Kemenkominfo Ungkap Tujuan yang Hendak Dicapai lewat Pendaftaran PSE

Kompas.com - 24/05/2021, 18:52 WIB
Safenet mendesak Kominfo untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. KOMPAS.com/ Galuh Putri RiyantoSafenet mendesak Kominfo untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Semmy menegaskan bahwa Permenkominfo 5/2020 adalah amanat dari Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Penyusuan aturan ini merupakan salah satu bentuk dukungan serta kehadiran pemerintah untuk menjaga data-data masyarakat seiring dengan peningkatan pemanfaatan data dalam ekonomi digital," kata Semmy.

"Secara keseluruhan, aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk memajukan, menjaga, dan melindungi negara serta masyarakat Indonesia," pungkas Semmy.

SAFENET desak Kominfo cabut Permenkominfo 5/2020

Aturan soal kewajiban mendaftar bagi setiap PSE di Indonesia ini sebelumnya telah dipermasalahkan oleh organisasi pembela kebebasan berekspresi SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network).

Selain soal kewajiban mendaftar, SAFENET juga mempermasalahkan soal potensi sanksi pemutusan akses yang dapat diterapkan pada PSE yang tak mendaftar.

"Aturan ini akan menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang represif dibanding negara-negara lain ketika cara pengaturannya ditekankan pada aturan administratif saja," kata Damar Juniarto, selaku Direktur Eksekutif Safenet dalam sebuah acara daring, akhir April lalu.

SAFENET pun mendesak Kominfo untuk mencabut Permenkominfo 5/2020. Alasannya karena Permenkominfo 5/2020 berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan berkespresi masyarakat Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penilaian ini berangkat dari hasil analisis hukum yang dilakukan SAFENET bersama ahli hukum Herlambang Wiratraman.

Baca juga: Safenet Ungkap Pasal-pasal Bermasalah di Permenkominfo 5/2020

Safenet setidaknya mengklaim menemukan tujuh pasal bermasalah dalam aturan tersebut, mulai dari Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, hingga Pasal 47. Selengkapnya dapat dibaca melalui tautan berikut.

Terakit hal tersebut, Semmy mengungkapkan bahwa Permenkominfo 5/2020 telah digodok selama sekitar delapan bulan, dengan memerhatikan saran-saran dari setidaknya 27 pihak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.