Pura-pura Menyelamatkan Garuda

Dari sejarah itu, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi internal Garuda tidak gampang dan juga tidak selalu membuahkan hasil positif. Garuda sebagai moda transportasi yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai masalah yang kompleks.

Baca juga: S.O.S Garuda, S.O.S Indonesia

Misalnya, banyak penerbangan yang merupakan penugasan dari negara yang tetap harus mereka terbangi, walaupun rugi. Seperti untuk ke daerah tertinggal, terluar, terdalam atau rawan bencana. Maskapai swasta tentu tidak mau terbang, karena sudah pasti rugi.

Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat bahwa pada tahun 2019, sektor transportasi udara itu mempunyai 4,2 juta pekerja. Kontribusi nilai tambah kotor kepada produk domestik bruto (PDB) mencapai 24 miliar dollar AS.

Sedangkan kontribusi transportasi udara dan pariwisata yang menggunakan pesawat mencapai 2,6 persen dari PDB. Itu baru di internal penerbangan. Belum lagi pada sektor-sektor yang menggantungkan dirinya pada penerbangan, karena sektor ini merupakan multiplier effect, misalnya pada sektor pariwisata dan perdagangan.

Berapa wisatawan yang masuk dengan pesawat dan belanja di Indonesia. Berapa banyak e-commerce yang harus berterimakasih pada maskapai karena barangnya bisa diangkut dengan cepat, selamat dan aman. Ingatlah bahwa wilayah Indonesia berbentuk kepulauan, dan untuk pengiriman barang yang cepat hanya bisa dilakukan dengan pesawat.

Apa jadinya jika jumlah penerbangannya dikurangi hingga 50 persen karena maskapai Indonesia melakukan restrukturisasi (baca: mengurangi) pesawat, rute dan frekuensi penerbangan? Maukah pemerintah menerima kenyataan ini? Sulit dibayangkan.

Komisaris atau Avtur?

Yang juga ramai diperbincangkan terkait Garuda adalah tentang jajaran komisaris yang minta tidak digaji. Juga keinginan Erick Thohir untuk mengurangi jumlah komisaris Garuda dari lima menjadi dua orang saja. Semua dilakukan untuk mengurangi biaya.

Namun tahukah anda bahwa biaya gaji dan tunjangan karyawan termasuk komisaris itu sangat kecil dibanding biaya-biaya lainnya?

Dari laporan keuangan tahun 2018, struktur biaya yang ditanggung Garuda adalah biaya operasional 60persen, pemeliharaan dan perbaikan 11 persen, beban bandara 9 persen, beban tiket -penjualan -promosi 7 persen, beban layanan penumpang 6 persen, beban administrasi umum 5persen, beban operasional- transportasi hotel dan lainnya 2 persen.

Gaji dan tunjangan masuk dalam beban layanan penumpang, yaitu 39 persen. Jumlahnya kecil sekali. Bandingkan dengan beban biaya operasional yang di dalamnya termasuk biaya avtur 51 persen dan sewa dan carter pesawat 40 persen.

Baca juga: Dampak Virus Corona, Pemerintah Bahas Kemungkinan Penurunan Harga Avtur

Jadi daripada meributkan masalah komisaris, lebih baik membenahi masalah avtur yang sangat besar pengaruhnya bagi pembiayaan maskapai. Lebih baik memikirkan bagaimana agar harga avtur bisa lebih rendah dengan negara tetangga, atau mekanisme pembayaran avtur yang lebih meringankan bagi maskapai.

Pasokan avtur di dalam negeri dikuasai di bawah Pertamina, BUMN yang tentu berada di bawah kuasa Kementerian BUMN. Bisnis avtur juga merupakan bagian kecil dari bisnis Pertamina. Seharusnya jika ada kebijakan keringanan avtur bagi maskapai, pengaruhnya kecil bagi Pertamina.

Soal komisaris Garuda, dari pada dikurangi, lebih baik diganti dengan orang-orang yang lebih kredible dan mempunyai pengetahuan baik terkait penerbangan. Bisa dilakukan tender terbuka dan target khusus untuk membenahi Garuda dengan waktu tertentu. Bukankah hal itu akan lebih bermakna bagi Garuda?

Sedangkan untuk restrukturisasi hutang terkait sewa dan carter pesawat, silahkan dilanjutkan karena hal tersebut memang penting. Sudah sejak tahun 2019 saya ingatkan hal ini. Silahkan googling pemberitaan terkait penerbangan nasional tahun itu, banyak himbauan saya agar pemerintah turun membantu maskapai melakukan negosiasi hutang.