Kominfo Terbitkan Pedoman Implementasi "Pasal Karet" UU ITE, Ini Isinya

Kompas.com - 23/06/2021, 19:26 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

Definisi konteks kesusilaan dalam pasal ini harus sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 281 dan 282 KUHP.

Kedua, Pasal 27 ayat (2) mengenai konten perjudian. Fokus utama pasal ini ialah kegiatan pendistribusian, penyebaran, dan pengiriman konten perjudian baik berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau sistem billing operator bandar berbentuk video, gambar, suara atau tulisan.

Baca juga: Tersangka UU ITE Bisa Tak Ditahan Jika Minta Maaf

Ketiga, Pasal 27 ayat (3) mengenai konten penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam pedoman implementasi, pasal ini menitikberatkan pada perbuatan pendistribusian,
penyebaran, dan pengiriman konten kepada publik yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, bukan perasaan korban.

Selain itu, pedoman implementasi juga menjelaskan bahwa pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Keempat, Pasal 27 ayat (4) mengenai konten pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal ini fokus pada kegiatan pendistribusian, penyebaran, dan pengiriman konten ancaman yang
meliputi ancaman pembukaan rahasia, penyebaran data, foto, dan/atau video pribadi.

Kelima, Pasal 28 ayat (1) mengenai kabar bohong yang merugikan konsumen. Dalam pedoman implementasi, dijelaskan bahwa pasal ini digunakan untuk memindana kabar bohong dalam konteks perdagangan daring.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan untuk pemidanaan kabar bohong (hoaks) secara umum," kata Johnny.

Keenam, Pasal 28 ayat (2) mengenai konten yang menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam pedoman, para aparat penegak hukum diharuskan untuk membuktikan bahwa pengiriman konten tersebut benar mengajak atau menghasut masyarakat untuk memusuhi individu atau kelompok dari suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu.

Ketujuh, Pasal 29 mengenai konten menakut-nakuti dengan kekerasan. Dalam pedoman implementasi, pasal ini bisa digunakan untuk memidana pihak yang mengirimkan informasi berisi ancaman yang berpotensi diwujudkan dan menunjukkan niat untuk mencelakai
korban dengan melakukan kekerasan secara fisik atau psikis.

Dengan catatan, pemindanaan menggunakan pasal ini harus didukung oleh saksi yang dapat menunjukan fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.

Kedelapan, Pasal 36 mengenai pemberatan sanksi akibat kerugian yang ditimbulkan karena tindak pidana UU ITE. Dalam pedoman implementasi, kerugian yang diatur dijelaskan sebagai kerugian materiil dengan nilai yang harus dihitung dan ditentukan pada saat pelaporan.

Nilai kerugian material itu, kata Johnny, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Baca juga: Polemik Pasal Karet UU ITE, dari Permintaan Jokowi hingga Desakan Revisi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.