Kominfo Usut Kasus Jual Beli Foto Selfie Pegang KTP di Facebook

Kompas.com - 28/06/2021, 10:53 WIB

Jual beli foto selfie dengan KTP di Facebook

Praktik jual-beli foto selfie dengan KTP di media sosial marak terjadi. Baru-baru ini, akun Twitter dengan handle @recehvasi mengunggah sebuah tangkapan layar dari sebuah grup Facebook yang menawarkan jasa jual-beli data dan foto selfie bersama KTP.

Baca juga: Kemendagri Siapkan E-KTP Digital yang Bisa Disimpan di Ponsel

KompasTekno juga menemukan grup Facebook lain yang serupa. Pengguna Facebook bisa dengan mudah mencari penawaran foto selfie dengan KTP. Pencarian grup-grup ini juga tidak sulit.

Cukup melakukan pencarian dengan kata kunci "jual KTP", "ready KTP", atau "jual selfie KTP", maka akan muncul beberapa rekomendasi. Namun tidak ditampilkan banderol harga untuk mendapatkan "sepaket" data pribadi itu.

Foto selfie dengan memegang KTP biasanya digunakan untuk keperluan verifikasi data ketika mendaftar layanan secara digital, seperti layanan keuangan.

Di tangan pihak yang tak berhak, swafoto dengan KTP bisa disalahgunakan untuk kejahatan dan perbuatan tanpa sepengetahuan pemilik data, seperti mendaftar layanan pinjaman online dengan data milik orang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sampai mana RUU PDP?

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Ia meminta masyarakat tidak mengunggah dokumen kependudukan ke media sosial.

"Saya mohon betul masyarakat untuk tidak meng-upload dokumen kependudukan di media sosial," kata Zudan melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com.

Baca juga: DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Sementara itu, hingga saat ini RUU Pelrindungan Data Pribadi (PDP) masih belum jelas kapan akan disahkan sebagai undang-undang.

RUU PDP sudah masuk dalam daftar Prolegnas sejak 2019, dan hingga Juni 2021 rancangan UU yang diajukan oleh Kominfo masih dibahas.

Kabar terakhir menyebut bahwa DPR RI sepakat untuk memperpanjang waktu pembahasan dua rancangan Undang-undang, salah satunya adalah RUU PDP. Putusan itu muncul dari hasil rapat paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (22/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.