Twitter Kebanjiran Permintaan untuk Hapus Twit Jurnalis dan Media

Kompas.com - 15/07/2021, 11:11 WIB
Ilustrasi Twitter User bbc.comIlustrasi Twitter User

KOMPAS.com - Twitter kebanjiran permintaan untuk menghapus konten yang diunggah jurnalis dan penerbit berita sepanjang tahun 2020. Permintaan itu datang dari pemerintah dari berbagai penjuru dunia.

Menurut laporan transparansi yang dirilis Twitter Rabu (14/7/2021), ada 199 akun jurnalis dan media terverifikasi yang menghadapi 361 permintaan hukum dari pemerintah yang ingin agar konten mereka dihapus.

Jumlah itu tercatat pada paruh kedua tahun 2020, di mana angkanya naik 26 persen dari paruh pertama tahun 2020. Pada akhirnya, Twitter menghapus lima twit yang diunggah jurnalis dan penerbit berita dari platformnya.

India disebut paling banyak meminta penghapusan konten, diikuti Turki, Pakistan, lalu Rusia. India menggeser Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi negara paling banyak meminta penghapusan konten yang diunggah jurnalis dan penerbit berita.

Twitter tidak menjelaskan alasan sejumlah negara tersebut meminta penghapusan twit-twit yang diunggah jurnalis dan media.

Tidak hanya penghapusan twit, Twitter juga mengatakan ada beberapa lembaga negara yang meminta informasi terkait pengguna.

Twitter mengatakan, secara global mereka menerima 14.500 lebih permintaan informasi terhitung sejak 1 Juli-31 Desember 2020, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Reuters, Kamis (15/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Permintaan itu termasuk juga identitas orang yang mengunggah twit dengan nama samaran. Twitter juga menerima lebih dari 38.500 permintaan legal untuk menghapus beberapa jenis konten.

Angka tersebut turun 9 persen dari paruh pertama tahun 2020, di mana 29 persen permintaan telah dipenuhi. Twitter beberapa kali bersitegang dengan beberapa negara, seperti India dan Amerika Serikat, terutama ketika masih dipimpin pemerintahan Donald Trump.

Baca juga: Twitter Tutup Permanen Akun Donald Trump

Di India, perselisihan Twitter dan pemerintah dimulai awal tahun lalu saat Twitter menolak permintaan pemerintah untuk menghapus sejumlah akun yang dianggap "merugikan negara" selama aksi protes petani.

Akibatnya, India mengeluarkan kebijakan yang intinya mewajibkan platform media sosial yang beroperasi di sana mematuhi segala aturan hukum yang berlaku dan menempatkan orang lokal untuk mengisi posisi pematuhan aturan.

Baca juga: Twitter Umumkan Penutupan Fleet

Dalam laporan yang sama, Twitter juga mengungkap angka impresi yang melanggar pedoman Twitter mencapai kurang dari 0,1 persen secara global di paruh kedua tahun 2020. Ini adalah pertama kalinya Twitter merilis data semacam itu.

Twitter menambahkan teknologinya secara aktif mengidentifikasi lebih dari 65 persen konten yang melanggar pedomannya untuk kemudian ditinjau secara manual oleh manusia. Angka ini lebih tinggi dibanding mengandalkan laporan yang dikirimkan oleh pengguna Twitter.

Seperti media sosial lain, Twitter terus berusaha untuk menertibkan konten pengguna terutama yang memuat unsur ujaran kebencian, misinformasi, dan pelanggaran lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.