Kominfo Blokir Akses Layanan Pinjol Ilegal

KOMPAS.com - Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal kian marak akhir-akhir ini. Banyak korban yang terjebak utang dengan jumlah berkali-kali lipat dari dana yang dipinjam.

Menyikapi masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengambil langkah untuk memutus akses layanan pinjol atau peer-to-peer lending fintech ilegal.

Langkah ini diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi masyarakat pengguna jasa pinjol.

"Untuk memastikan perlindungan masyarakat pengguna jasa pinjam online dilakukan melalui langkah komprehensif. Termasuk yang paling tegas, pemutusan akses terhadap penyelenggara peer-to-peer lending fintech yang melaksanakan kegiatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Menkominfo Johnny Plate dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Kamis (19/8/2021).

Menkominfo menambahkan, pemutusan akses dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Terhitung sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021 dua hari yang lalu, telah dilakukan pemutusan akses 3.856 platform fintech tanpa izin, termasuk penyelenggara peer-to-peer lending fintech tanpa izin sesuai hasil koordinasi bersama OJK,” imbuh Johnny.

Baca juga: OJK Blokir 3.193 Platform Pinjaman Online Ilegal

Tidak hanya memutus akses, Kominfo juga melakukan upaya edukasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih cakap dalam menggunakan media digital.

"Keseluruhan materi atau kurikulum ini merupakan salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat agar semakin waspada dalam menggunakan internet, termasuk pada saat memilih penyedia jasa pinjaman online dan berhati-hati serta cerdas memberikan data pribadinya dalam kaitan dengan pelindungan data pribadi," kata Menkominfo.

Gerakan Nasional Literasi Digital hingga saat ini disebut telah menjangkau 514 kabupaten dan kota dengan target 12,48 juta peserta per tahun. Menkominfo berharap hingga akhir masa kabinet, target peserta bisa menyentuh angka 50 juta.

Terkait industri peer-to-peer lending fintech yang kian berkembang saat ini, Johnny mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk itu, dia berharap penyelenggara peer-to-peer lending mau ikut berkolaborasi untuk menuntaskan masalah.

Menurut Johnny, baik pemerintah, Bank Indonesia, OJK, industri perbankan, maupun penyelenggara peer-to-peer lending fintech perlu mengembangkan ekosistem yang lebih maju.

"Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, ekosistem industri ekonomi digital Indonesia akan semakin tangguh, diharapkan terus tumbuh, mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, dan semakin maju," pungkasnya.

Menilik beberapa kasus belakang, masyarakat kerap terjebak pinjaman online ilegal karena tertarik iming-iming kemudahan yang ditawarkan. Tanpa jaminan, tawaran bunga rendah, proses cepat, dan jangka waktu lama menjadi peluang menarik bagi masyarakat yang terdesak kebutuhan.

Seperti yang baru-baru ini menimpa guru honorer asal Semarang, yang menanggung utang sebesar Rp 206 juta di 40 pinjol ilegal. Nasib serupa juga menimpa pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali yang ditagih utang Rp 75 juta setelah meminjam uang Rp 900.000 kepada salah satu pinjol ilegal.

Baca juga: Berawal Ketidaktahuan, Afifah Tanggung Utang Rp 206 Juta di 40 Pinjol Ilegal

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati memilih layanan pinjaman online. Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, Togam L Tobing, saat ini hanya ada 121 aplikasi pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Daftar aplikasi pinjol legal yang tercatat di OJK bisa dilihat di tautan berikut.