Kominfo, OJK, dan Polri Kerja Sama Berantas Pinjol Ilegal

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani kesepakatan bersama untuk memberantas peredaran platform pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dalam upaya pemberantasan layanan pinjol ilegal, Kemkominfo, OJK, dan Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johhny G. Plate menyatakan, salah satu upaya menindak tegas peredaran pinjol ilegal ini adalah dengan memutus akses layanan pinjol ilegal, yakni yang tidak terdaftar di OJK.

Baca juga: Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Cermati.com Disebut Bocor dan Dijual di Internet

Menkominfo mengklaim, Kementerian Kominfo sudah memblokir 3.856 platform fintech ilegal, terhitung sejak tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021.

"Kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait pelanggaran-pelanggaran di sektor finansial tersebut," jelas Johnny dalam acara penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal yang dilakukan secara virtual, Jumat (20/8/2021).

Lebih lanjut, Johnny menambahkan pemutusan akses dilakukan secara langsung, maupun melalui toko aplikasi Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Kemkominfo juga berjanji akan melakukan pengamanan data pribadi dan membantu penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi.

Edukasi

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang platform pinjol ilegal, Kemkominfo juga akan melalukan upaya edukasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.

Selain itu, Kemkominfo meminta masyarakat agar tetap waspada dengan modus penipuan online, seperti phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering.

Phishing merupakan modus penipuan, di mana pelaku menyamar sebagai lembaga resmi dan menjebak korban melalui e-mail, SMS, atau telepon.

Baca juga: Marak, Mahasiswi di China Serahkan Foto Bugil demi Pinjaman Uang