Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: UU PDP Absen, Swasta dan Lembaga Negara Sulit Dituntut Jika Data Bocor

Kompas.com - 02/09/2021, 12:09 WIB

KOMPAS.com - Kasus kebocoran data kembali terjadi. Data 1,3 juta pengguna aplikasi electronic health alert card (E-HAC) versi lama buatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor.

Kasus ini merupakan dugaan kebocoran data pengguna yang ketiga kalinya sepanjang 2021 ini. Sebelumnya, kabar dugaan kebocoran data juga datang dari BRI Life Syariah pada Juli dan data kependudukan BPJS Kesehatan pada Mei 2021.

Terkait maraknya kasus dugaan kebocoran data di Indonesia selama 2021 ini, pakar keamanan siber dari lembaga riset nonprofit CISSReC, Pratama Persadha, mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk segera dirampungkan.

"Kebocoran data seperti ini menjadikan RUU PDP harus terus dikebut. Apalagi data kesehatan ini semakin seksi di tengah pandemi," kata Pratama melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Kamis (2/9/2021).

Absennya UU PDP di Indonesia, menurut Pratama, membuat lembaga negara dan swasta tetap "aman". Sebab, ketiadaan UU PDP di Indonesia membuat lembaga negara dan swasta tidak bisa dituntut saat mereka mengalami peretasan dan kebocoran data.

"Karena tidak ada UU PDP, jadi memang tidak ada kewajiban memenuhi standar keamanan tertentu," lanjut dia.

Meski kebocoran data bisa terjadi karena banyak faktor, Pratama meyakini, absennya UU PDP ini merupakan faktor utama yang memungkinkan terjadinya insiden kebocoran data di Indonesia di kemudian hari.

Baca juga: RUU PDP, Penyalahgunaan Data Pribadi Diancam Denda Rp 70 Miliar

"Mengapa? Karena tidak ada kewajiban dari UU yang mengamanatkan bahwa lembaga negara dan swasta harus mempunyai keamanan sistem informasi yang sangat baik," kata Pratama.

Pratama tak memungkiri, tidak ada sistem informasi yang 100 persen benar-benar aman dari serangan siber.

Oleh karena itu, UU PDP perlu hadir untuk mendorong adopsi teknologi dan penguatan SDM agar menghasilkan ekosistem siber yang aman.

"Nah nanti bila terjadi kebocoran data akan dicek, apakah sistem sudah sesuai dengan amanat UU PDP, bila sudah dipenuhi semua tapi masih bocor maka lembaga penguasa data tersebut tidak salah," kata Pratama.

"Namun, jika terbukti lalai maka bisa dikenai tuntutan dan ganti rugi," imbuh dia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Smartphone di China Merosot Tajam, Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

Pasar Smartphone di China Merosot Tajam, Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

e-Business
Hendak Lapor SPT Tahunan? Ini Langkah Validasi NIK Jadi NPWP via djponline.pajak.go.id

Hendak Lapor SPT Tahunan? Ini Langkah Validasi NIK Jadi NPWP via djponline.pajak.go.id

e-Business
2 Cara Kirim Pesan Rahasia di Medsos via Secreto dan NGL Link dengan Mudah

2 Cara Kirim Pesan Rahasia di Medsos via Secreto dan NGL Link dengan Mudah

Software
Galaxy Unpacked Tinggal Menghitung Hari, Apa Saja yang Bakal Dirilis?

Galaxy Unpacked Tinggal Menghitung Hari, Apa Saja yang Bakal Dirilis?

Gadget
Cara Pakai Multi-Screen Connect di Oppo Pad Air, Bisa Tampilkan Layar HP di Tablet

Cara Pakai Multi-Screen Connect di Oppo Pad Air, Bisa Tampilkan Layar HP di Tablet

Gadget
Apa Itu Kode OTP yang Bisa Dicuri dalam Modus Penipuan Link Undangan Nikah di WhatsApp?

Apa Itu Kode OTP yang Bisa Dicuri dalam Modus Penipuan Link Undangan Nikah di WhatsApp?

Internet
Harga Xiaomi 12 Lite 5G Turun, Kini Dibanderol Rp 4,9 Juta

Harga Xiaomi 12 Lite 5G Turun, Kini Dibanderol Rp 4,9 Juta

Gadget
TCL IonX Meluncur, HP Android Baterai Bisa Dilepas

TCL IonX Meluncur, HP Android Baterai Bisa Dilepas

Gadget
JD.ID Tutup Layanan di Indonesia 31 Maret 2023

JD.ID Tutup Layanan di Indonesia 31 Maret 2023

e-Business
Video Kemampuan Zoom dan Kamera 200 MP Samsung Galaxy S23 Ultra Beredar

Video Kemampuan Zoom dan Kamera 200 MP Samsung Galaxy S23 Ultra Beredar

Gadget
Harga Xiaomi 12 Semakin Murah, Kini Turun Lagi Rp 1 Juta

Harga Xiaomi 12 Semakin Murah, Kini Turun Lagi Rp 1 Juta

Gadget
Incognito Mode Chrome Android Kini Bisa Dikunci, Buka Wajib Pakai 'Fingerprint'

Incognito Mode Chrome Android Kini Bisa Dikunci, Buka Wajib Pakai "Fingerprint"

Software
Cerita HRD Google yang Dipecat Saat Interview Kandidat Karyawan

Cerita HRD Google yang Dipecat Saat Interview Kandidat Karyawan

Internet
Cara Menyimpan Status WhatsApp Orang Lain di HP Android, Tanpa Aplikasi Tambahan

Cara Menyimpan Status WhatsApp Orang Lain di HP Android, Tanpa Aplikasi Tambahan

Software
Waspada Penipuan Modus Undangan Pernikahan di WhatsApp, Bisa Curi OTP dan Kuras Rekening Korban

Waspada Penipuan Modus Undangan Pernikahan di WhatsApp, Bisa Curi OTP dan Kuras Rekening Korban

Internet
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.