Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: UU PDP Absen, Swasta dan Lembaga Negara Sulit Dituntut Jika Data Bocor

Kompas.com - 02/09/2021, 12:09 WIB

Ada celah pada sistem mitra E-HAC

Dalam kasus E-HAC, belakangan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf mengakui bahwa aplikasi E-HAC Kemenkes versi lama memang memiliki celah yang dapat menjadi sumber kebocoran data.

E-HAC versi lama yang dimaksud ialah aplikasi bernama E-HAC Indonesia, yang terpisah dengan layanan E-HAC di aplikasi PeduliLindungi.

Meski ada celah, Anas mengeklaim data-data pengguna aplikasi E-HAC versi lama itu tidak sampai bocor, serta tidak mengalir ke platform mitra E-HAC. 

"Memang ada celah yang kemudian digunakan oleh mitra dalam sistem informasinya. Dan itu berpotensi untuk terjadi kebocoran data," ujar Anas dalam konferensi pers pada Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Kronologi Dugaan Kebocoran Data 1,3 Juta Pengguna Aplikasi E-HAC

"Setelah itu, kami lakukan penutupan. Dan sampai saat ini hasil penelusuran kami, BSSN dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, maka belum ditemukan indikasi ke arah kebocoran data," lanjut dia.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan mengatakan, celah yang dimaksud adalah kondisi port dalam aplikasi yang dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Port sendiri merupakan pintu untuk transaksi data.

"Dan inilah yang dilakukan dan ditutup aksesnya," kata Anton. Dia melanjutkan, saat ini sebanyak 1,3 juta data masyarakat di aplikasi E-HAC itu tidak bocor.

Isi RUU PDP

Isi UU PDP sendiri, menurut anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy, nanti tidak hanya mengatasi masalah kebocoran data di platform digital.

"Yang banyak diperdebatkan di publik tentang UU PDP ini adalah platform digital. Padahal trafik di platform digital itu hanya bagian dari UU PDP," kata Bobby dalam program Sapa Indonesia KompasTV, pada Maret 2021.

Bobby berpendapat, UU PDP akan menjadi acuan untuk masalah data pribadi yang lebih luas, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menambahkan bahwa UU PDP nanti akan melindungi data publik yang ada rahasia negara.

"Jadi yang berbahaya itu bukan hanya soal platform komersil," kata Bobby.

"Karena yang kita atur ini bukan hanya perilaku konsumen melakukan jual-beli saja, tapi bagaimana (melindungi) data perbankannya, bagaimana nomor telepon bisa dilacak, bukan hanya soal data yang bocor-bocor di platfform, itu hanya sebagian kecil," jelasnya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.