Pengamat: UU PDP Absen, Swasta dan Lembaga Negara Sulit Dituntut Jika Data Bocor

Belum disahkan

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sendiri sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Di bawah Menteri Kominfo Rudiantara (2014-2019), draf UU PDP ini gagal masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 karena beberapa faktor.

Baca juga: Internet Sudah 5G, Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi?

Setelah itu, RUU PDP telah diusulkan masuk dalam Prolegnas sejak tahun 2019 dan masuk kembali ke Prolegnas tahun 2020. RUU PDP kemudian kembali diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Dalam Rapat paripurna DPR RI pada Maret lalu, RUU PDP akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Ketika itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar menargetkan RUU PDP akan disahkan sebelum lebaran, Mei lalu.

Sayangnya belum sempat disahkan, pada Juni lalu, DPR RI justru memutuskan untuk memperpanjang masa pembahasan RUU PDP. Putusan itu muncul dari hasil rapat paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (22/6/2021).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, sebenarnya progres pembahasan RUU PDP di DPR ini sudah baik.

Namun, kata Dasco, perpanjangan pembahasan RUU PDP ini dinilai perlu karena DPR telah melihat dan mengevaluasi bahwa progres pembahasan pada perpanjangan sebelumnya sudah signifikan.

Karena itulah, ia menilai, sangat disayangkan apabila pembahasan terhadap RUU PDP ini justru dibatalkan atau tidak dilanjutkan.

Kendati demikian, ia tak ingin mengungkap berapa lama kedua RUU ini selesai.

"Tapi kalau berapa lamanya, kita belum bisa tahu, tapi maksimal ini satu masa sidang," kata Dasco.