Moch S. Hendrowijono
Pengamat Telekomunikasi

Mantan wartawan Kompas yang mengikuti perkembangan dunia transportasi dan telekomunikasi.

kolom

Frekuensi Tetap Jadi Korban Merger

Kompas.com - 09/11/2021, 10:01 WIB
Ilustrasi merger Indosat Ooredoo dengan Hutchison Tri Indonesia. KOMPAS.com/Reska K. NistantoIlustrasi merger Indosat Ooredoo dengan Hutchison Tri Indonesia.

Sesi paling ditunggu dari proses merger – penggabungan – antara dua operator seluler, Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia (3), akhirnya tiba juga. Menkominfo menyatakan setuju dengan mengeluarkan izin prinsip.

Tetapi “hantu” yang menakutkan operator berupa ancaman pengambilan spektrum, di luar dugaan, terjadi juga. Namun bagaimanapun Indosat Ooredoo sudah menyatakan penghargaan kepada Kementerian Kominfo atas dukungan pada upaya merger itu.

Pemerintah akhirnya, seperti proses merger XL Axiata – Axis belasan tahun lalu, memutuskan mengambil frekuensi selebar 2X5 MHz di spektrum 2.100 GHz, setelah prosesnya dievaluasi. Masih mending, dalam kasus XL Axiata – Axis, tidak ada kata evaluasi yang berbuntut pengambilan 2X10 MHz di spektrum 2.100 MHz.

XL Axiata konon tidak menyangka sebagian frekuensinya diambil pemerintah karena ada pertimbangan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) yang melihat jumlah frekuensi yang dimiliki XL Axiata tidak selaras dengan jumlah pelanggannya.

Frekuensi yang diambil itu lalu dilelang oleh pemerintah, XL Axiata juga ikut tetapi kalah dan yang dapat antara lain Tri. Dalam beberapa saat manajemen XL Axiata agak ”limbung” dalam pengelolaan keuangannya.

Lama setelah kejadian XL Axiata itu kebijakan pemerintah berubah, tidak mengambil frekuensi begitu saja tetapi menghitung lebih dahulu berapa wajarnya spektrum yang bisa dimiliki operator sebanding dengan jumlah pelanggan dan cakupan kerjanya.

Jika berdasarkan hitungan itu jumlah spektrumnya terlalu banyak, pemerintah akan “mengandangkan” kelebihan spektrum itu sampai si operator berhasil menambah pelanggan dan luasan cakupannya dan frekuensinya dikembalikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika beberapa operator yang berniat melakukan M&A (merger dan akuisisi) meminta ketegasan soal kepemilikan frekuensi, pemerintah (Kementerian Kominfo) selalu bilang silakan jalan, nanti kami evaluasi.

Kata bersayap “evaluasi” ini yang menghantui operator, apalagi UU no 36 tahun 1999 tidak memungkinkan adanya pengalihan frekuensi bersama perusahaannya, sebab frekuensi adalah milik negara. Padahal dalam setiap proses M&A telekomunikasi, operator pasti berharap juga menggabungkan spektrumnya.

Surutkan niat

UU Ciptakerja No 11 tahun 2020, pada pasal 33 ayat (6) disebutkan, operator seluler dapat mengalihkan spektrum frekuensi radio ke operator lain setelah mendapat persetujuan pemerintah. Sekarang kata bersayapnya pindah ke UU Ciptakerja, pada frasa “mendapat persetujuan pemerintah”, dan pemerintah di sini yang dimaksud bukan hanya Kominfo tetapi Kominfo dan KPPU.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.