Perlu Imajinasi Kuat untuk Digitalisasi Papua

Membangun jaringan telekomunikasi nirkabel atau kabel di dunia, tidak ada yang sesulit Indonesia untuk kawasan yang luasnya bisa jadi sama dengan Amerika Serikat dari pantai timur ke pantai baratnya.

Amerika menyelesaikan pembangunan jaringannya sejak tahun 1980-an, sejalan ditemukannya teknologi seluler generasi 1 (1G) dengan AMPS-nya (advance mobile phone system).

Tidak beda jauh awalnya dengan AS, pada awal 1990-an Indonesia mengenal teknologi AMPS dan NMT (nordic mobile telephone), yang terakhir ini basisnya di negara-negara Skandinavia.

Tetapi hingga kini, ketika generasi seluler sudah sampai 5G, masih ada sekitar 26,5 juta penduduk Indonesia belum terlayani, boro-boro 5G, di sebagiannya minus 1G pun belum.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau – dengan 250-an bahasa pengantar – membuat penggelaran jaringan amat sulit dilakukan. Hampir 10 persen dari penduduk Indonesia yang 272 juta itu tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T), 65 persennya di Papua, Papua Barat, Nusa tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Kendala geografis dengan kepadatan penduduk yang rendah, terpisah ribuan pulau, hutan dan bukit, membuat daya tarik 3T bagi operator telekomunkasi seluler sama sekali tidak ada.

Jangan bayangkan jumlah penduduk desa di Papua atau NTT sama dengan di Jawa, jumlah mereka mungkin sama dengan warga satu RW atau RT di Jakarta.

Badan layanan umum (BLU) di Kementerian Kominfo, BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia) bertugas membangun 3T dengan dana dari 1,25 persen pendapatan kotor operator seluler, Rp 2,6 triliun hingga Rp 3 triliun/tahun.

Dengan dana USO (universal service obligation) itu, yang terbangun tahun 2015 hingga 2020 hanya 1.682 BTS (base transceiver station) di 1.675 desa/kelurahan, 1.435 BTS di antaranya di kawasan 3T.

Vandalisme