Kompas.com - 25/04/2022, 16:40 WIB

Sejauh ini sendiri Deswin menjelaskan, pihak KPPU belum mengetahui apakah ada dugaan praktik monopoli ataupun pelanggaran dari IOH. Sebab, penilaian masih beada pada tahap awal, yaitu terkait analisis konsentrasi pasar.

Menurut Deswin, jika ditemukan ada dugaan praktik pelanggaran, KPPU akan memberikan upaya remedial atau persetujuan bersyarat. Hal tersebut ditempuh untuk meminimalisir adanya pelanggaran di masa mendatang.

Kalau ada dugaan, bisa diberikan upaya remedial atau persetujuan bersyarat. Jadi simplenya, misalnya KPPU bisa menganggap ada dugaan, tapi dengan diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak untuk meminimalisir dampak dari transaksi atau mencegah adanya pelanggaran di masa mendatang," ujar Deswin.

Baca juga: Ini Dia Logo Baru Indosat Ooredoo Hutchison setelah Merger

Setiap transaksi akuisisi wajib lapor KPPU

Penilaian yang dilakukan KPPU saat ini terhadap akuisisi Indosat atas Tri terbilang lumrah. Sebab, setiap transaksi merger atau akuisis perusahaan bersifat wajib untuk dilaporkan kepada KPPU, setelah transaksi efektif berlaku atau di bawah 60 hari sejak tanggal efektif transaksi.

Dalam hal merger Indosat dengan Tri, transaksi merger tercatat efektif per 4 Januari 2022. Menurut KPPU, Indosat sudah melaporkan atau "notifikasi" transaksi merger dengan Tri pada 26 Januari lalu. Dengan kata lain, tenggat laporan yang disampaikan perusahaan sudah memenuhi ketentuan.

Setelah menerima notifikasi, pihak KPPU akan melakukan penilaian untuk menilai bahwa transaksi akuisisi tersebut memenuhi berbagai kriteria kewajiban notifikasi dan telah lengkap.

Proses penilaian KPPU sendiri tTerdapat dua tahap penilaian, yaitu Penilaian Awal dan Penilaian Penyeluruh. Penilaian Awal dilaksanakan melalui analisis konsentrasi pasar, guna menentukan potensi dampak transaksi terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar.

Jika analisis konsentrasi pasar menemukan potensi dampak tersebut, maka proses Penilaian Awal akan dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, Penilaian Menyeluruh dilakukan oleh Komisi Penilai, yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang anggota Komisi yang ditetapkan oleh Rapat Komisi.

Adapun Penilaian Menyeluruh difokuskan pada beberapa analisis seperti hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan/atau kepailitan.

Baca juga: Ini Sebab Gojek Didenda KPPU Rp 3,3 Miliar

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.