Kominfo Tutup 24.000 Aplikasi Pemerintah, Siapkan Satu "Super App" Layanan Publik

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan satu aplikasi super alias "super apps" yang dapat mencakup pelayanan publik di Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo, Johnny Plate, saat ini masyarakat masih mengakses layanan publik melalui banyak aplikasi secara terpisah, sehingga dinilai tidak efisien.

Untuk itu, Johnny menilai perlunya "super apps" guna memudahkan komunikasi dan integrasi lintas instansi dalam sistem yang sama.

"Super apps itu bertujuan untuk mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintah untuk mewujudkan super apps yang andal dan terpadu," kata Johnny, dikutip KompasTekno dari halaman resmi Kementerian Kominfo, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kominfo Siapkan Tim Siber untuk Awasi Konten di Internet

Menurut Johnny, saat ini ada sebanyak 24.400 aplikasi pemerintah yang dijalankan masing-masing instansi yang bahkan memiliki aplikasi yang berbeda pada setiap unitnya. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak efisien.

Tutup 24.000 aplikasi pemerintah

Agar efisien, Kominfo akan menata ulang puluhan ribu aplikasi pemerintah menjadi setidaknya delapan aplikasi yang terintegrasi. Selebihnya, aplikasi lain yang sudah tercakup pada 8 aplikasi terintegrasi, akan dihapus atau ditutup.

Johnny juga menyatakan pihaknya tengah menyiapkan roadmap dari super apps pemerintah.

"Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegrasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Baca juga: Alasan Pentingnya Menghapus Data dan Akun Sebelum Uninstall Aplikasi

Selain lebih efisien, peleburan 24.400 aplikasi pemerintah juga diklaim akan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun.

Klaim ini merupakan tanggapan dari Menkominfo atas keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal banyaknya aplikasi pemerintah yang dianggap tidak efisien dan membuat anggaran negara jadi boros.

"Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa untuk kita,” pungkas Johnny.