Asosiasi Sarankan Ada Panduan untuk Bikin Aplikasi Pemerintah

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat aplikasi super atau "super apps" untuk menunjang pelayanan publik di Indonesia. Super apps itu nantinya akan menggantikan 24.400 aplikasi pemerintah lintas lembaga yang dinilai tidak efisien.

Adapun total 24.400 aplikasi yang saat ini disediakan masing-masing lembaga pemerintah, selanjutnya akan ditutup atau dihapus Kominfo, dan dipindah ke setidaknya 8 aplikasi terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan aplikasi non-pemerintah, aplikasi pemerintah sendiri umumnya hanya dilengkapi fitur yang minim dengan antarmuka yang sederhana. Hal ini pun diamini oleh Asosiai Digital Kreatif Indonesia (Aditif).

Baca juga: Kominfo Tutup 24.000 Aplikasi Pemerintah, Siapkan Satu Super App Layanan Publik

"Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak aplikasi pemerintahan yg mangkrak setelah launching karena memang tidak serius dalam penerapannya, atau ada hal lain yang membuatnya tidak digunakan sesuai rencana," kata Saga dihubungi KompasTekno, Kamis (14/7/2022).

Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Umum Aditif, Saga Iqranegara menyarankan agar Kominfo membuat blue print serta panduan pengembangan aplikasi pemerintah.

Selain fungsinya bisa lebih optimal, panduan tersebut berpeluang menciptakan "satu data" sebagaimana kebijakan Satu Data Indonesia.

"Pemerintah semestinya membuat blue print dan panduan pengembangan aplikasi pemerintahan, sehingga bisa tercipta 1 data dan integrasi antar layanan di dalam super apps dan aplikasi yang akan dibangun di atasnya bisa benar-benar dimanfaatkan, serta sustainable," katanya.

Rencana penutupan 24.400 aplikasi pemerintah sendiri menurut Saga tidak akan mempertaruhkan nasib penyedia layanan atau vendor pembuat aplikasi. Sebab, super apps Kominfo nantinya juga dinilai Saga akan membutuhkan jasa dan layanan para pengembang.

Baca juga: Hati-hati Jangan Tertipu Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Link Resminya di Play Store dan App Store

"Dari sisi penyedia layanan atau vendor pembuat aplikasi, sebetulnya tidak perlu khawatir. Wacana superapp pemerintah ini masih akan membutuhkan jasa dan layanan para pengembang aplikasi, karena masih ada banyak hal yang perlu disosialisasikan dengan aplikasi digital," ujarnya.

Berapa biaya pembuatan aplikasi?

Rencana pembuatan super apps oleh Kominfo muncul setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya aplikasi pemerintah yang dianggap tidak efisien dan membuat anggaran negara jadi boros.