Kompas.com - 19/07/2022, 19:00 WIB

KOMPAS.com - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dinilai berisi sejumlah pasal karet. Misalnya, pasal yang dianggap bermasalah adalah Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 36.

Hal ini diungkapkan oleh konsultan dan peneliti keamanan siber, Teguh Aprianto dan perkumpulan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara (Safenet).

Permenkominfo 5/2020 ini sedianya mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat atau platform digital macam Google, Facebook, Instagram, Twitter, dll, mendaftarkan diri ke Kominfo hingga paling lambat 20 Juli 2022.

Baca juga: Ada Pasal Karet, Ribuan Orang Tandatangani Petisi Tolak PSE Kominfo

Selain soal pendaftaran, Permenkominfo 5/2020 ini juga mengatur soal tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang, pemberian akses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia.

Kementerian Kominfo yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan pun buka suara terhadap pasal-pasal yang dinilai karet tersebut.

Pasal 14 ayat 3

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dulu bunyi Pasal 14 ayat 3, sebagai berikut:

"Permohonan (pemutusan akses terhadap infomrasi elektronik/atau dokumen elektronil) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mendesak dalam hal: (a) terorisme; (b) pornografi anak; atau (c) konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum".

Pasal ini dinilai "karet" karena mencantumkan kalimat "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum". Kalimat tersebut tidak disertai dengan penjelasan konkret, sehingga dinilai akan menimbulkan penafsiran yang luas. Kalimat ini juga disebut bermasalah karena bisa membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Semuel menjelaskan, pemutusan akses atau pemblokiran konten di platform digital itu sudah ada aturannya.

"Ada tata kelolanya dan mereka (platform digital) juga sudah tahu juga kok. Kami nggak sembarangan. Pasti ada ada dialog," kata pria yang akrab disapa Semmy.

Biasanya, bila ada keberatan terkait konten di platform digital, pemerintah bakal mengajukan komplain. Lalu, platform digital bakal meninjau terkait komplain tersebut.

"Kalau ada keberatan terkait komplain, platform bisa ada appeal untuk menjelaskan," kata Semmy.

Baca juga: Pengamat Ungkap Deretan Pasal Karet di Aturan PSE Kominfo

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.