Data Apa Saja yang Bisa Diakses Pemerintah Saat Platform Digital Terdaftar di Kominfo?

Kompas.com - 02/08/2022, 14:20 WIB

Ia menerangkan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp sebagian besar sudah dilindungi oleh sistem keamanan enkripsi (end-to-end encryption), yang memungkinkan pesan tidak dapat dicegat atau diintip pihak mana pun, termasuk WhatsApp sendiri.

"WhatsApp (menggunakan) end-to-end encryption, (pihak) WhatsApp-nya sendiri tidak bisa lihat, bagaimana pemerintah?" kata pria yang akrab disapa Semmy itu dalam acara media gathering di Jakarta, pada Jumat (29/7/2022).

Kemudian, Semmy menjelaskan bahwa akses ke data hanya bisa diberikan apabila ada permintaan oleh pihak berwenang. Pihak berwenang dalam hal ini merujuk pada penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan.

Paparan antar narasi di atas, masing-masing bisa dibaca lebih lanjut di artikel ini “7 "Pasal Karet" di Aturan PSE Kominfo yang Ancam Blokir Google dkk” dan “Kominfo Bantah Pemerintah Bisa Intip Chat WhatsApp dan E-mail lewat Aturan PSE”.

Sementara itu, merujuk kembali pada Permenkominfo 5/2020, sejatinya terdapat beberapa aturan yang memberikan wewenang ke pemerintah untuk mengakses data-data dari platform digital.

Supaya pemerintah bisa mengakses data dari platform digital, terdapat beberapa situasi tertentu. Adapun penjelasan situasi yang membolehkan pemerintah mengakses data pengguna dari platform digital adalah sebagai berikut.

Baca juga: Tak Hanya Pendaftaran, Ini 4 Kewajiban Platform Digital dalam Aturan PSE Kominfo

Situasi yang membolehkan pemerintah mengakses data dari platform digital

Saat platform digital memuat atau mewadahi penyebaran konten yang dilarang

Pada Pasal 11 huruf b, PSE dengan layanan User Generated Content (konten buatan pengguna), dapat dibebaskan dari sanksi akibat terdapat konten yang dilarang bila telah memberikan Subscriber Information dalam rangka pengawasan dan penegakkan hukum.

Untuk tujuan pengawasan dan penegakkan hukum

Pada Pasal 21 ayat 1, untuk tujuan pengawasan hukum, PSE wajib memberikan akses data elektronik dari layanannya ke kementerian atau lembaga terkait.

Kemudian, untuk penegakkan hukum, PSE wajib memberikan akses data elektronik ke aparat penegak hukum, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat 2 Permenkominfo 5/2020.

Dari dua ayat pada Pasal 21 tersebut, pemerintah punya kekuatan hukum atau wewenang untuk bisa meminta akses data elektronik ke PSE, dengan tujuan pengawasan dan penegakkan hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.