Kompas.com - 05/09/2022, 15:30 WIB

Afif sendiri mengaku belum mengetahui dari mana sumber kebocoran sata ini. Namun, bila benar sumber kebocoran data 1,3 miliar data kartu SIM ini adalah dari server stakeholder, maka kebocoran data ini bukan salah masyarakat yang tidak bisa menjadi NIK atau data pribadinya dengan hati-hati.

Sebab, NIK yang bocor itu diyakini berasal dari kewajiban registrasi kartu SIM Prabayar yang mulai diberlakukan sejak Oktober 2017.

Dalam melakukan registrasi maupun daftar ulang kartu SIM Prabayar, seluruh pengguna seluler di Indonesia wajib mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) lewat jalur SMS khusus ke nomor 4444.

Baca juga: Nasib Warga RI, Dulu Dipaksa Setor Nomor HP dan NIK, Kini Datanya Bocor dan Dijual Online

Bila tidak melakukan registrasi atau daftar ulang, nomor HP pengguna bakal diblokir dan tak bisa lagi digunakan. Dengan begitu, menurut Afif, mau tidak mau, masyarakat harus mendaftarkan NIK, KK, dan nomor HP-nya kepada pemerintah.

"Pemerintah yang buat aturan untuk registrasi menggunakan informasi sensitif kita (nomor KK, nomor KTP) dan mereka juga seharusnya yang memastikan data kita aman," kata Afif melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Senin (5/9/2022).

Kalau data yang disetorkan tersebut bocor, menurut Afif, maka masyarakat hanya bisa pasrah.

"Iya (hanya bisa pasrah) karena kita juga gak mungkin melakukan perubahan nik, bukan? Karena itu sudah sesuai KK. Sekarang ada berapa juta pendudukan yang nomornya bocor? Dan tidak mungkin semuanya di rubah NIK-nya bukan?" pungkas Afif.

Alfons juga mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa bila data pribadi yang disetorkan untuk registrasi kartu SIM tersebut bocor.

Namun, Alfons menyarankan agar masyarakat selalu menjaga data pribadinya dengan mengaktifkan otentikasi dua faktor (Two Factor Authentication/2FA), menggunakan password manager, menggunakan aplikasi pengidentifikasi nomor telepon macam TrueCaller, serta tidak memberikan KTP ke sembarangan orang. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Alfons menjelaskan, hacker telah memberikan sampel berisi 2 juta data dari 1,3 miliar data nomor HP, nomor KTP pengguna kartu SIM prabayar Indonesia.

Setelah dilakukan analisis dan cek silang, beberapa data dari sampel tersebut valid. Alfons pun meyakini bahwa data 1,3 miliar kartu SIM yang bocor dan dijual itu juga valid.

Pasalnya, dari sampel data tersebut, Alfons mengaku menemukan bahwa ad NIK yang didaftarkan untuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan kartu SIM. Padahal aturannya, satu NIK hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan maksimal tiga kartu SIM alias tiga nomor HP.

Baca juga: Orang Indonesia Hanya Bisa Pasrah kalau Ada Kebocoran Data

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.