Pengamat: Masyarakat Jangan Disalahkan soal Kebocoran Data 1,3 Miliar Nomor HP

Kompas.com - 05/09/2022, 15:30 WIB

Saat ini, total penduduk Indonesia jumlahnya hanya mencapai sekitar 275,77 juta jiwa. Bila setiap orang memiliki tiga kartu SIM, maka jumlah kartu SIM yang beredar hanya tiga kali lipat dari total populasi di Indonesia.

Namun, Alfons menjelaskan, data yang bocor melibatkan 1,3 miliar data kartu SIM. Berarti, kartu SIM yang beredar di Indonesia sekitar empat hingga lima kali lipat lebih banyak. Tak mengherankan bila ada satu NIK yang didaftarkan pada ratusan bahkan ada yang didaftarkan pada 1.368 SIM Card. 

"(Menurut analisis dari sampel data) Ada 1 NIK yg didaftarkan 1.368 SIM card pada tanggal 2018.02.24 dan 2018.02.28," kata Alfons.

Alfons mengatakan, kebocoran data ini memperlihatkan bagaimana standar pengelolaan data di instansi pemerintah yang masih belum baik. Jadi, seharusnya, pihak berwenang menerapkan standar pengelolaan data yang ketat.

"Mereka tahu kok ada sertifikasi ISO 27001 sebagai standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Masalahnya, apakah dijalankan dengan serius atau tidak? 'mengetahui' beda dengan 'menjalankan',"kata Alfons.

Bila insiden kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM, maka pihak-pihak yang berwenang mengelola data tersebut tidak menjalankan dengan baik.

Baca juga: Data Registrasi SIM Prabayar Diduga Bocor, Kominfo, Dukcapil dan Operator Kompak Mengelak

"Mereka cuman mendapatkan sertifikasi ISO 27001 itu ibaratnya seperti orang 'membeli' ijazah. Dia pikir sertifikasi ISO itu bikin sistem dia aman, ya tidak. Yang bikin aman itu adalah prosesnya," kata Alfons.

Dengan menerapkan ISO 27001, perusahaan atau instansi perlu melakukan pengelolaan dan pengendalian sistem keamanan informasi atau data yang mencakup kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola, serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi atau perusahaan.

Alfons juga menilai bahwa pemerintah perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Saya harapkan (kehadiran UU PDP nantinya) bisa menekan (kasus kebocoran data di Indonesia)," kata Alfons.

Dengan UU PDP, Alfons berharap pengelola data bisa sadar akan pentingnya keamanan data masyarakat. Kalau sampai lalai dan terjadi kebocoran data, negara bisa meminta pertanggung jawaban dari pengambil keputusan dari suatu perusahaan atau instansi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.