"Kesibukan" Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Ulah Bjorka

“Ya, pemerintah Indonesia telah memblokir akun Twitter dan grup Telegram yang lama milik saya“, tulis Bjorka di grup Telegram yang baru dibuatnya lagi, Minggu sore (11/9/2022).

“Saya membuktikan bahwa pemerintah indonesia dapat meminta platform apa pun untuk mengikuti keinginan mereka, meskipun saya tidak melanggar aturan apa pun di twitter. karena semua doxing dibagikan di telegram,” imbuh Bjorka.

Baca juga: Data Registrasi SIM Prabayar Diduga Bocor, Kominfo, Dukcapil dan Operator Kompak Mengelak

Setelah grup Telegramnya yang lama diblokir, Bjorka kemudian membuat grup baru. Di grup Telegram Bjorka baru tersebut, aksi doxing pejabat publik ternyata tak kunjung usai.

Terbaru, pada hari ini, Senin siang (12/9/2022), Bjorka kembali membagikan data pribadi milik dua pejabat publik, yakni Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia) dan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri).

Di grup Telegram yang baru, Bjorka membagikan pula data pribadi Johnny G Plate terbaru. Bjorka mengeklaim bahwa Johnny telah mengganti nomor teleponnya. Nomor telepon Johnny G Plate yang lama dikatakan sudah tidak aktif lagi di WhatsApp dan Telegram.

Selain membuat grup Telegram baru, Bjorka kemudian juga membuat akun Twitter baru dengan handle @bjorxanism. Di akun Twitter baru tersebut, Bjorka juga membagikan pesan untuk Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), berikut dengan data pribadinya di Telegram.

have you solved the problem of flooding and traffic jam sir @aniesbaswedan? because jakarta is not only sudirman and thamrin

— Bjorka (@bjorxanism) September 12, 2022

Bikin tambah sibuk Kominfo

Adanya aksi doxing Bjorka ke sejumlah pejabat publik pada akhirnya mungkin bisa bikin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tambah sibuk.

Saking sibuknya, pihak Kominfo hingga kini belum memberikan tanggapan apapun terkait aksi doxing Bjorka yang dilakukan sejak akhir pekan lalu. KompasTekno sendiri sudah mencoba menghubungi Kominfo, namun belum mendapat balasan terkait.

Sebagaimana sempat diwartakan, aksi Bjorka dalam membagikan data pribadi ini bukanlah yang pertama kali. Dalam sebulan terakhir, dari akhir Agustus hingga awal September, Bjorka setidaknya telah terlibat dengan lima kasus kebocoran data di Indonesia.

Sebelum ramai di Twitter dan Telegram, Bjorka sempat membagikan data pribadi milik warga Indonesia di Breached Forums. Adapun rincian kasus kebocoran data di Indonesia dalam sebulan terakhir yang melibatkan Bjorka adalah sebagai berikut:

• Kasus kebocoran 26 juta data pelanggan Indihome yang ditemukan pada 20 Agustus 2022;
• Kasus kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM yang ditemukan pada 31 Agustus 2022;
• Kasus kebocoran 105 juta data KPU yang ditemukan pada 6 September 2022;
• Kasus kebocoran dokumen Presiden Indonesia yang ditemukan pada 9 September 2022.

Dari kasus di atas, pihak Kominfo umumnya memberikan beberapa pernyataan resmi dengan nada yang serupa bahwa kebocoran data bukanlah bersumber dari kesalahan sistem internal.

Kemudian, dalam satu kesempatan, Menteri Kominfo, Jhonny G Plate sempat mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan serangan siber, termasuk kebocoran data, bukanlah tugas pokok dari Kominfo, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Di bawah PP 71 Tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan ada di Kominfo. Semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis BSSN," kata Johnny di raker bersama Komisi I DPR RI, sebagaimana dikutip dari YouTube TVR Parlemen, pada Rabu (7/9/2022).

Johnny menambahkan, selama ini, Kominfo banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebocoran data hanya agar publik mengetahuinya.

Baca juga: Nasib Warga RI, Dulu Dipaksa Setor Nomor HP dan NIK, Kini Datanya Bocor dan Dijual Online

"Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya domain (tanggung jawab) BSSN," kata Menkominfo.