Ketika Jokowi Turun Tangan atas Ulah Hacker Bjorka…

Kompas.com - Diperbarui 14/09/2022, 07:51 WIB

KOMPAS.com - Sebulan terakhir, Indonesia digegerkan dengan ulah hacker Bjorka yang terlibat dalam kasus kebocoran data. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai harus turun tangan untuk mengatasi aksi yang dilakukan Bjorka.

Pada Senin (12/9/2022), Jokowi memimpin rapat bersama di Istana Merdeka, dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas mengenai tindak lanjut dugaan kebocoran data.

Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Ulah Bjorka

Jokowi menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus dalam menangani kasus kebocoran data, sebagaimana kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate yang turut hadir dalam rapat di Istana Merdeka tersebut.

Dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas kasus kebocoran data di Indonesia ini, Johnny mengatakan bahwa akan ada tim yang disebut dengan “emergency response team”.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (13/9/2022).

Di rapat tersebut, Johnny juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi beberapa kasus kebocoran data, yang salah satunya dilakukan oleh Bjorka. Namun, data yang dibocorkan itu, dikatakannya hanyalah sebuah data umum.

“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang.” ujar Johnny.

Guna menjaga ruga digital di Indonesia, Johnny mengatakan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” imbuh Menkominfo.

Siapa itu Bjorka?

Sementara itu, untuk diketahui, sebelum instruksi pembentukkan tim khusus dari Jokowi ini mencuat, Bjorka telah melancarkan aksinya dalam membagikan data sensitif selama sebulan terakhir, dari akhir Agustus hingga awal September.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.