BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah, Tidak Sampai Melumpuhkan Sistem Negara

KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, menggolongkan kebocoran data dan dokumen, seperti yang dilancarkan oleh hacker Bjorka dalam beberapa waktu terakhir, sebagai ancaman intensitas rendah.

Hal itu diungkapkan Hinsa saat memberikan keterangan pers di kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

"Jadi, tingkatan ancaman di ruang siber itu mulai dari intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat, kategori atau serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya," kata Hinsa sebagaimana dikutip KompasTekno dari KompasTV, Rabu (14/9/2022).

Adapun serangan siber dengan intensitas tinggi, menurut Hinsa, adalah ketika peretas dapat melumpuhkan sistem atau infrastruktur negara.

"Karena seperti yang saya katakan tadi, ada yang sampai intensitas tinggi (yaitu) melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita," kata Hinsa.

Menurut Hinsa, tidak ada satupun negara di dunia yang kebal dari serangan siber. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang namun tetap waspada.

Baca juga: Ketika Jokowi Turun Tangan atas Ulah Hacker Bjorka…

Mekominfo sebut data yang dibagikan bersifat "umum"

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat internal yang membahas maraknya aksi peretasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dalam kasus ini, kebocoran data yang dimaksud adalah serangan dari hacker Bjorka yang membagikan sejumlah data pejabat publik dan menjual data masyarakat Indonesia di forum online.

Meski demikian, menurut Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, data yang dibagikan oleh hacker termasuk hacker Bjorka merupakan data umum, bukan data spesifik yang sudah diperbarui.

Hal senada juga diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mahfud membenarkan adanya kebocoran data, tapi dia mengatakan bahwa data yang ramai diperbincangkan publik di media sosial, tidak terkait dengan data rahasia milik negara.

Karena data itu dinilai tidak terkait dengan rahasia negara, menurut Mahfud kasus tersebut belum membahayakan data negara.

Menanggapi rentetan kasus kebocoran data akhir-akhir ini, pemerintah akan segera membentuk tim khusus (timsus). Meski belum ada informasi yang jelas soal tugas, fungsi, dan kapan timsus itu mulai bertugas.

Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Ulah Bjorka

Deretan aksi Bjorka

KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto Ilustrasi anggota Breached Forums dengan username Bjorka yang menjual data kependudukan 105 juta warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data itu Bjorka jual lewat forum online Breached Forums, dengan jutaan sampel data yang bisa diunduh secara bebas dan gratis.

Data yang dibagikan Bjorka diklaim berasal dari sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta lembaga negara macam Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Misalnya, pada Agustus lalu, Bjorka membagikan 26 juta data yang diklaim merupakan riwayat penelusuran pengguna Indihome. Selang beberapa hari, Bjorka kembali menjual 1,3 miliar data nomor HP dan nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat Indonesia. Data ini disebutnya berasal dari registrasi kartu SIM.

Baca juga: Nasib Warga RI, Dulu Dipaksa Setor Nomor HP dan NIK, Kini Datanya Bocor dan Dijual Online

Aksi hacker Bjorka berlanjut dengan membocorkan data yang diklaim dari lembaga lain, seperti 105 juta data kependudukan yang diklaim berasal dari KPU.

Baru-baru ini, dia juga menyebarluaskan data pribadi (doxing) yang diduga milik Menkominfo Johnny, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah tokoh lain.

Rentetan kebocoran data yang dilakukan Bjorka bisa disimak di artikel "Rentetan Aksi Hacker Bjorka dalam Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sebulan Terakhir".