8 Kemajuan yang Diharapkan Menkominfo Setelah UU PDP Disahkan

"Indonesia juga akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif," kata Johnny.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan 20 September 2022 ini terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal.

UU PDP ini secara umum mengatur sejumlah hal terkait data pribadi masyarakat Indonesia. Misalnya, hak-hak pemilik data pribadi (Bab IV), kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemprosesan data pribadi (Bab VI), hingga sanksi-sanksi bagi pelanggar UU PDP (Bab VIII dan Bab XIV).

"Semoga UU PDP dapat menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa," kata Johnny.