Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU PDP Rawan Dijadikan Alat Kriminalisasi

Kompas.com - Diperbarui 21/09/2022, 08:05 WIB
Caroline Saskia,
Wahyunanda Kusuma Pertiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Setelah disahkan, implementasi UU PDP akan menjadi pekerjaan rumah (PR) selanjutnya yang tidak mudah.

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, secara umum UU PDP telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi yang diberlakukan secara internasional.

Baca juga: RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Standar dan prinsip yang dimaksud adalah kejelasan terkait definisi dari data pribadi, perlindungan khusus bagi data spesifik, jangkauan material yang mengikat badan publik dan sektor privat, perlindungan data spesifik, adopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi, perlindungan hak- hak subjek data, hingga kewajiban pengendali dan pemroses data.

Meskipun telah dipaparkan dengan cukup rinci, implementasi dari UU PDP disebut masih akan menemui tantangan besar. Wahyudi mengatakan, substansi di UU PDP akan sulit ditegakkan.

“Meski telah mengakomodasi berbagai standar dan memberikan garansi perlindungan bagi subjek data, akan tetapi implementasi dari undang-undang ini berpotensi problematis, hanya menjadi “macan kertas”, lemah dalam penegakkannya,” jelas Wahyudi dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (30/9/2022).

Salah satu penyebab lemahnya penegakkan nilai UU PDP adalah soal pembentukan otoritas pengawas UU PDP yang ditetapkan langsung oleh Presiden. Lembaga tersebut nantinya akan bertanggungjawab langsung ke Presiden.

"Artinya, otoritas ini pada akhirnya tak ubahnya dengan lembaga pemerintah (eksekutif) lainnya, padahal salah satu mandat utamanya adalah memastikan kepatuhan kementerian/lembaga yang lain terhadap UU PDP, sekaligus memberikan sanksi jika institusi pemerintah tersebut melakukan pelanggaran.

Wahyudi mengatakan, UU PDP tidak mmegatur kedudukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Sehigga, "kekuatan" lembaga tersebut sangat tergantung pada keputusan Presiden yang merumuskannya.

Baca juga: UU PDP Disahkan, Menkominfo: Ini Momentum Bersejarah

Ketimpangan sanksi UU PDP

Suasana  Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, Selasa (20/9/2022). Rapat paripurna ini dipimpin oleh  Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus.
KOMPAS.com/Galuh Putri Riyanto Suasana Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, Selasa (20/9/2022). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus.
Wahyudi juga menyoroti soal pemberian sanksi untuk penyelenggara sistem elektronik (PSE) sektor publik dan privat yang timpang.

Wahyudi menjelaskan, pada pasal 57 ayat 2 tertulis bahwa sektor publik yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi administratif saja.

Sementara itu, sektor privat akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sampai dengan dua persen dari total pendapatan tahunan. Wahyudi mengatakan, implementasi sanksi tersebut dikhawatirkan hanya tajam ke sektor privat, tetapi tumpul kepada sektor publik.

“Kondisi tersebut makin problematis dengan (masalah) “ketidaksetaraan” rumusan sanksi yang (nantinya) diterapkan terhadap sektor publik dan sektor privat, ketika melakukan pelanggaran,” imbuh Wahyudi.

Baca juga: Menkominfo: Pelanggar UU PDP Bisa Terancam Hukuman Pidana dan Denda Mulai Rp 4 Miliar

Rawan digunakan sebagai alat kriminalisasi

Wahyudi juga menyoroti poin multitafsir pada salah satu pasal di UU PDP, yakni Pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puluhan Karyawan Bank Dipecat Karena Pura-pura Kerja Pakai 'Keyboard Palsu'

Puluhan Karyawan Bank Dipecat Karena Pura-pura Kerja Pakai "Keyboard Palsu"

Internet
WhatsApp Siapkan Fitur Transfer Chat Pakai QR Code, Lebih Gampang

WhatsApp Siapkan Fitur Transfer Chat Pakai QR Code, Lebih Gampang

Software
Badan Siber RI Ungkap Penyebab Gangguan Pusat Data Nasional

Badan Siber RI Ungkap Penyebab Gangguan Pusat Data Nasional

Internet
2 Cara Membuat Tulisan Kosong di WhatsApp dengan Mudah, Tanpa Aplikasi

2 Cara Membuat Tulisan Kosong di WhatsApp dengan Mudah, Tanpa Aplikasi

Software
Akun X Twitter Ditangguhkan? Begini Cara Mengatasinya

Akun X Twitter Ditangguhkan? Begini Cara Mengatasinya

Software
Meski Punya Valuasi Tertinggi, Nvidia Ternyata Masih Kurang Dikenal

Meski Punya Valuasi Tertinggi, Nvidia Ternyata Masih Kurang Dikenal

e-Business
Cara Buat Tulisan Bergerak Mengikuti Objek di CapCut

Cara Buat Tulisan Bergerak Mengikuti Objek di CapCut

Software
Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy M15 5G dan Harganya di Indonesia

Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy M15 5G dan Harganya di Indonesia

Gadget
Kenapa Link di Bio Instagram Tidak Bisa Diklik? Begini Cara Mengatasinya

Kenapa Link di Bio Instagram Tidak Bisa Diklik? Begini Cara Mengatasinya

Software
'PHP' Apple ke Indonesia, Sudah Bertemu Jokowi Malah Buka Apple Store Duluan di Malaysia

"PHP" Apple ke Indonesia, Sudah Bertemu Jokowi Malah Buka Apple Store Duluan di Malaysia

e-Business
Unboxing dan Menjajal Samsung Galaxy M15 5G Harga Rp 2 Jutaan di Indonesia

Unboxing dan Menjajal Samsung Galaxy M15 5G Harga Rp 2 Jutaan di Indonesia

Gadget
Kementerian Kominfo Minta Akses Internet ke Kamboja dan Filipina Diputus untuk Berantas Judi Online

Kementerian Kominfo Minta Akses Internet ke Kamboja dan Filipina Diputus untuk Berantas Judi Online

Internet
5 Cara agar WhatsApp Tidak Terlihat Online dengan Mudah dan Praktis

5 Cara agar WhatsApp Tidak Terlihat Online dengan Mudah dan Praktis

e-Business
Trik Mudah Kirim Foto Anti-pecah di WhatsApp, Begini Caranya

Trik Mudah Kirim Foto Anti-pecah di WhatsApp, Begini Caranya

Software
Ulefone Armor 27T Pro Dirilis, HP Tangguh Baterai 10.000 mAh dan Tahan Suhu Ekstrem

Ulefone Armor 27T Pro Dirilis, HP Tangguh Baterai 10.000 mAh dan Tahan Suhu Ekstrem

Gadget
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com