Kompas.com - Diperbarui 21/09/2022, 08:05 WIB

Wahyudi menjelaskan, pada pasal 57 ayat 2 tertulis bahwa sektor publik yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi administratif saja.

Sementara itu, sektor privat akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sampai dengan dua persen dari total pendapatan tahunan. Wahyudi mengatakan, implementasi sanksi tersebut dikhawatirkan hanya tajam ke sektor privat, tetapi tumpul kepada sektor publik.

“Kondisi tersebut makin problematis dengan (masalah) “ketidaksetaraan” rumusan sanksi yang (nantinya) diterapkan terhadap sektor publik dan sektor privat, ketika melakukan pelanggaran,” imbuh Wahyudi.

Baca juga: Menkominfo: Pelanggar UU PDP Bisa Terancam Hukuman Pidana dan Denda Mulai Rp 4 Miliar

Rawan digunakan sebagai alat kriminalisasi

Wahyudi juga menyoroti poin multitafsir pada salah satu pasal di UU PDP, yakni Pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Penggunaan kata “melawan hukum”, menurut Wahyudi, dinilai multitafsir dalam penerapannya dan memiliki risiko over-criminalisation, alias berisiko disalahgunakan untuk tujuan mengkriminalkan orang lain.

Baca juga: Indonesia Akhirnya Punya UU PDP Setelah Penantian 6 Tahun

Meskipun sudah disahkan, UU PDP tidak akan langsung berlaku. Sebab, masih ada masa transisi selama dua tahun sebelum terimplementasi sepenuhnya.

Masa transisi dua tahun itu disebut Wahyudi cukup terbatas untuk bisa melakukan sinkronisasi berbagai regulasi terkait perlindungan data yang selama ini tersebar di berbagai sektor, seperti sektor perbankan, kesehatan, dll.

"Pengendali/pemroses data, baik sektor publik maupun privat harus segera pula melakukan pembenahan internal untuk memastikan kepatuhannya pada UU PDP," kata Wahyudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.