Moch S. Hendrowijono
Pengamat Telekomunikasi

Mantan wartawan Kompas yang mengikuti perkembangan dunia transportasi dan telekomunikasi.

kolom

Keluhan Masyarakat soal Ponsel “No Service”

Kompas.com - 22/11/2022, 10:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEBULAN terakhir marak keluhan netizen tentang tidak dapat digunakannya lagi ponsel android hingga iPhone.

Ada ponsel yang dibeli dari gerai resmi, ada dari toko-toko ponsel di pusat-pusat perbelanjaan. Keluhan mereka, ada ponsel yang sudah sempat hidup namun mati lagi.

Keluhan netizen mengindikasikan bobolnya pertahanan negara membendung ponsel selundupan. Padahal, ponsel selundupan sudah dibendung sejak akhir 2019, tetapi kembali merembes.

Sebelumnya ponsel selundupan deras masuk dan dilaporkan merugikan negara dari hilangnya berbagai pajak sampai Rp 2,9 triliun setahun.

Ponsel selundupan yang umum disebut sebagai BM (black market – pasar gelap) itu dijual sekitar Rp 300.000 lebih murah dibanding ponsel yang diimpor resmi, yang juga mematikan industri ponsel lokal.

Hantaman pandemi memperparah industri ponsel lokal yang dari semula ada 10 brand, kini hanya satu yang bertahan, Advan. Beredarnya ponsel BM juga mengoyakkan perlindungan terhadap konsumen.

Kesepakatan tiga menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada 18 Oktober 2019, sejatinya sudah berhasil menyetop penyelundupan.

Ketiganya mewajibkan pendaftaran IMEI (international mobile equipment identification – identifikasi internasional perangkat HKT), sebelum ponsel masuk pasar.

IMEI selalu tercantum di perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet), baik impor maupun produk lokal yang pengendaliannya dilakukan lewat CEIR (centralized equipment identity register) milik Kementerian Perindustrian.

Masih belum diketahui apakah pengawasan yang mulai kendor atau CEIR diretas (di-hack) yang menjadi penyebab kegelisahan sebagian masyarakat, dan gagalnya pemerintah menarik pajak ponsel BM.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.