Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Sri Safitri, ST, B.Eng (Hons), M. Eng
Head of Education Ecosystem PT Telkom Indonesia Tbk

Dr. Sri Safitri, ST, B.Eng (Hons), M. Eng adalah Head of Education Ecosystem PT Telkom Indonesia Tbk. Sebelumnya adalah Direktur Marketing Telkomtelstra, perusahaan patungan Telkom Indonesia dan Telstra Australia.
Uni Fitri, sapaannya, merupakan Doktor Manajemen Universitas Brawijaya, juga pembicara internasional dan aktif di asosiasi industri seperti ACIOA (ASEAN CIO Association) sebagai Konselor Indonesia.
Saat ini, juga menjabat Wakil Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Co-Founder Indonesia Blockchain Society (IBS), Ketua Umum Indonesia CX Professional (ICXP), Secretary General Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecedasan Artifisial (KORIKA) dan President FAST (Forum Alumni Universitas Telkom) 2021-2025.

kolom

Tren Artificial Intelligence di Indonesia 2023 Beserta Isu Etika

Kompas.com - 29/11/2022, 10:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Keempat, sustainable AI, yakni AI akan menjadi pendorong keberlanjutan pada industri lain dan wilayah operasi korporasi.

Terakhir, the ongoing democratization of AI, yaitu AI hanya akan mencapai potensi terbaiknya jika tersedia untuk semua orang, semua perusahaan, dan semua organisasi dalam mendapatkan manfaatnya.

Adapun demokratisasi kebermanfaatan AI tersebut akan terjadi manakala AI memungkinkan bisnis dan organisasi mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kesenjangan keterampilan AI imbas kurangnya ilmuwan data dan AI yang terampil serta programmer terlatih.

Dari lima prakiraan tersebut, periset Bernard Marr dari lembaga konsultan global TIK, yakni IDC menyebutkan, pemerintah dan korporasi akan belanjakan bujet 500 miliar dollar AS. Atau jika dirupiahkan ini berkisar Rp 7,5 kuadliriun (0-nya 15 kali)!

Etika AI

Merujuk sejumlah potensi masalah ICT di Indonesia, antara lain peretasan data yang marak sepanjang tahun ini hingga lahir UU Perlindungan Data Pribadi per September lalu, penulis akan fokus membahas tren AI 2023 terkait Etika AI.

Ini adalah istilah yang diberikan untuk kumpulan pertimbangan yang luas dalam praktik AI yang bertanggung jawab, yang di dalamnya menggabungkan keselamatan, keamanan, kepedulian faktor manusia, serta pertimbangan lingkungan sekitar.

Etika AI menjadi sangat penting karena masalah etika dapat menimbulkan risiko bisnis seperti kegagalan produk, masalah hukum, kerusakan merek, dan banyak lagi.

Selain itu, pengalaman terkait AI juga telah menunjukkan bahwa etika tak sekadar adanya pertanggungjawaban perilaku, namun juga untuk mendapatkan nilai bisnis yang baik yang diperoleh dari AI.

Adapun prinsip etika AI tersebut antara lain merujuk aturan dari badan PBB bidang pendidikan, UNESCO, serta organisasi global ilmuwan elektronika, IEEE. UNESCO telah merilis AI Ethics yang sudah diratifikasi 193 negara --termasuk Indonesia-- pada November 2021.

Setahun kemudian, atau November 2022, rekomendasi dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sudah dimulai adaptasi ke konteks lokal.

Kemudian, pada awal 2023, tools ethical impact assesment juga dijadwalkan untuk dapat diperkenalkan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, tentunya juga kepada negara lainnya di dunia.

Sementara jika merujuk pada IEEE’s Ethically Aligned Design v.1 (Maret 2019), etika AI antara lain berbasis kepada hak asasi manusia (HAM), perlindungan data, kesejahteraan, efektivitas, transparansi, serta kompetensi.

Hak asasi manusia mencakup dimensi AI harus dibuat dan dioperasikan untuk menghormati, mempromosikan, dan melindungi HAM secara internasional.

Perlindungan data mencakup AI harus memberdayakan individu dengan kemampuan untuk mengakses dan berbagi data mereka, sekaligus memberi masyarakat kontrol pada identitas mereka.

Selain itu, perlindungan data juga meliputi AI harus menyediakan alasan yang rasional untuk semua keputusan yang dibuat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com