Presiden Angkat Bicara soal RPM Konten

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet meminta menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan kepada publik terkait rencana penerbitan peraturan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung tentang rencana dikeluarkannya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten).

"Banyak masalah sensitif yang bisa menimbulkan salah persepsi. Maka dari itu, berhati-hatilah memberikan statement dan komunikasi dengan publik. Ada baiknya, pikiran masyarakat dijajaki, diajak bicara, urgensinya, arahnya, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya," ujar Presiden ketika memberikan sambutan pada Sidang Kabinet di Kantor Kepresidenan, Kamis (18/2/2010).

Menurut Presiden, RPM Konten belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri, tetapi baru pemikiran dan gagasan. "Saya pikir tidak perlu lantas digoreng di sana kemari. Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami," ungkap Presiden.

Presiden meminta agar semua pihak dalam hal RPM Konten bisa memahami dan tidak salah tafsir atau salah persepsi. "Ini menjadi hangat sekarang, seolah-olah pemerintah ingin membatasi kebebasan. Jelaskan secara detail agar masyarakat bisa memahaminya," ujarnya.

Menurutnya, dalam perdebatan soal rencana ini, ada kesan bahwa pemerintah ingin mengatur lagi apa yang selama ini sudah menjadi domain hak warga, pers, dan sebagainya. "Akhirnya melebar ke sana kemari," ujarnya.

Presiden mengaku menerima masukan tentang RPM Konten dari banyak pihak. Masukan itu termasuk mempertanyakan apakah bebas-bebas saja teknologi itu digunakan dengan implikasi dan dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan siswa. "Masalah sensitif seperti ini tentu saja bisa menimbulkan salah persepsi. Lantas dilakukan pengaturan," katanya.