Aliansi LSM Menentang Kekerasan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi LSM mengajukan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menentang kekerasan yang meningkat di Papua.

Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang juga anggota aliansi, mengatakan, di Jakarta, Selasa (25/10/2011), pihaknya mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua.

"Papua merupakan peta retak atas penghargaan status negara Indonesia, dan luputnya jaminan konstitusi bagi rakyatnya. Papua adalah potret ketidakadilan. Papua menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya," kata Haris menerangkan isi petisi LSM tersebut..

"Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara," tambah Haris.

Menurut dia, dalam sebulan terakhir, kekerasan semakin meningkat. Diawali dengan aksi demonstrasi buruh PT Freeport Indonesia menuntut peningkatan kesejahteraan, yang dijawab dengan pengerahan pasukan keamanan berlebihan.

Dua orang buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis, telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan. Hal ini diperburuk pula dengan penerapan logika keamanan berlebihan, yang terlihat pada kasus penyerangan Kongres Rakyat Papua III.

Dalam penyerangan itu ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif.  Juga terjadi penembakan di Mil 38-39 Timika yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang kritis.

Terakhir, Kapolsek Bandara Mulia, Puncak Jaya, juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui. 

Haris menilai, apa yang terjadi di Papua adalah buah dari kegagalan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, jaminan hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selama ini tidak pernah dinikmati oleh seluruh rakyat Papua. 

Tindakan pemerintah ini dikhawatirkan akan mendorong kekecewaan yang meluas di kalangan rakyat Papua. Preseden ini juga menegaskan bahwa negara tidak pernah mewujudkan semangat Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), pada setiap kebijakan konsititusionalnya.

Janji yang tidak pernah ditepati ini adalah bentuk pengingkaran fundamental, atas  nilai solidaritas dari etos berbangsa dan bertanah air.

Petisi ditandatangani oleh: Jatam, Infid, Setara Institute, Kiara, Walhi, VHR Media, YLBHI IDSPS, Imparsial, Elsam, SNUP , ANBTI, Sawit Watch, Demos, LBH Jakarta, Komisi Hak KWI, PGI,  HRWG, ICTJ, Ikohi, KPA, Lembaga Bhineka, Ikohi Jatim, Kampak Papua, Foker LSM Papua, ALDP, Gaya Nusantara, C'MARS, CIS Timor, , NTT Policy Foru, ED Walhi NTT, Bengkel Appek Kupang, dan Yayasan Cemara Kupang,.

Selain itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Solidaritas Perjuangan untuk Buruh Freeport, serta Federasi Kontras di Jakarta, Nusa Tenggara, Aceh, Sumatera Utara, Srabaya, dan Papua.