Masuk Indonesia, Android Xiaomi Terganjal Birokrasi

Seperti dikutip dari Wall Street Journal, VP untuk Operasional Global Xiaomi Hugo Barra menyebutkan bahwa di Indonesia dan Brasil, proses (sertifikasi) dapat mencapai enam bulan untuk memenuhi standar lokal dan memperoleh sertifikasi untuk menjual produk.

Meski demikian, ponsel Android Xiaomi tetap ditargetkan mulai dijual ke pasar Indonesia pada akhir Agustus mendatang.

Tidak disebutkan secara khusus permasalahan apa yang mendasari kesulitan proses sertifikasi yang dialami oleh Xiaomi. Sebelumnya, Motorola mengalami permasalahan yang sama dengan peluncuran Moto G-nya yang tertunda hingga empat bulan.

Proses sertifikasi sendiri tampaknya terlalu bermasalah bagi vendor smartphone populer yang sudah lama malang melintang di tanah air, seperti Samsung, Nokia, LG, ataupun BlackBerry.

Proses sertifikasi telepon seluler di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain perihal sertifikasi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sendiri sebelumnya juga telah menggulirkan wacana pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk smartphone dengan tujuan pembatasan impor, meskipun belum ada kelanjutannya hingga sekarang.

Kesulitan untuk berbisnis bagi vendor asing memang menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, mereka ingin memajukan industri telekomunikasi lokal dengan mendorong pendirian pabrik dan pemberian insentif bagi vendor telekomunikasi di Indonesia. Di sisi lain, hambatan ini alih-alih membuat vendor asing dan investor untuk takut memulai bisnis atau investasinya di sini.

Xiaomi dikenal sebagai perusahaan Tiongkok yang sangat pesat pertumbuhan penjualan produk elektroniknya yang berbasis Android melalui skema online.

Baru berdiri di tahun 2010, Xiaomi telah menjadi pesaing Samsung dan Apple dalam segmen smartphone dengan mengambil pangsa pasar signifikan di Tiongkok sebagai pasar terbesar.

Tahun ini, Xiaomi telah memulai ekspansinya di sejumlah negara Asia Tenggara, di antaranya Singapura dan Malaysia.

Pemerintahan yang baru, terutama Menteri Komunikasi dan Informatika, diharapkan bisa memberikan kebijakan yang arif terkait kepelikan bisnis telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan win-win solution bagi semua pihak.

Disclosure: Artikel ini sebelumnya telah dimuat di DailySocial.net. DailySocial.net merupakan salah satu rekanan sindikasi konten dari KompasTekno.