Program HIV/AIDS Diintegrasikan Posyandu

DENPASAR, SENIN - Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dapat diintegrasikan dengan program pemerintah dalam bidang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Desa Siaga. Revitalisasi tersebut merupakan upaya pendekatan dan pemberdayaan pengorganisasian masyarakat agar memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi terhadap penyakit hilangnya kekebalan daya tubuh.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Dr Nafsiah Mboi saat membuka pertemuan regional di Nusa Dua, Bali, Senin (21/7).  Pertemuan itu untuk merumuskan dan mengagendakan kegiatan bersama menanggulangi HIV/AIDS di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Nafsiah menyatakan, keterpaduan semua pihak sangat penting dalam menangani HIV/AIDS di masa mendatang. Konsep pemberdayaan dan metodologi telah disiapkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan Propinsi yang didukung peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan Permendagri. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan penguatan kapasitas, evaluasi secara berkala minimal tiga bulan sekali dan mengaktifkan kelompok-kelompok kerja.

Ia menambahkan, berbagai upaya tersebut juga disertai penguatan sekretariat, memantapkan kelompok-kelompok kerja dan koordinasi antar instansi terkait. Semua itu diharapkan mampu mengubah perilaku terhadap perbuatan berisiko tinggi terhadap penularan virus yang mengakibatkan hilangnya kekebalan daya tubuh.
    
Di Indonesia,  HIV/AIDS telah memasuki tingkat epidemi terkonsentrasi dengan penderita yang terus menunjukkan peningkatan mencemaskan. Penderita AIDS secara komulatif tercatat 11.141 kasus dan HIV 6.066 kasus dan hampir seluruh kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia melaporkan adanya kasus HIV/AIDS.  Untuk itu, diperlukan adanya respon secara nyata, efektif dan efisien dalam menurunkan epidemi melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan masyarakat dan semua pihak, harap Nafsiah Mboi.