AS Paksa Google Ungkap Data Pribadi

WASHINGTON DC, SENIN - Pemerintah AS dikabarkan menggunakan perintah rahasia pengadilan untuk memaksa perusahaan-perusahaan internet, termasuk raksasa Google Inc, mengungkapkan rahasia pribadi seorang pendukung situs pembocor rahasia Wikileaks. Satu perusahaan berusaha melawan perintah ini, tetapi kalah dan terpaksa menyerahkan informasi yang diminta.

Kabar tersebut pertama kali dirilis surat kabar Wall Street Journal edisi Senin (10/10) dan dibenarkan Dean Jasper, CEO perusahaan penyedia jasa layanan internet Sonic.net, yang bermarkas di Santa Rosa, California. Sonic.net menjadi perusahaan kedua yang melawan perintah pengadilan tersebut setelah situs microblogging Twitter juga melawan perintah serupa.

Menurut Wall Street Journal, perintah pengadilan tersebut menuntut informasi pribadi Jacob Appelbaum, salah satu sukarelawan Wikileaks. Informasi yang diminta, antara lain, alamat surat elektronik dan alamat protokol internet (IP address) orang-orang yang pernah berkorespondensi dengan Appelbaum sejak 1 November 2009.

Pengadilan juga meminta informasi alamat protokol internet Appelbaum saat mengirim dan menerima surat-surat elektronik itu. Meski demikian, pengadilan tidak menuntut perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan isi korespondensi tersebut.

Perintah pengadilan terhadap Google tertanggal 4 Januari 2011. Pihak Google menolak memberikan komentar dalam laporan Wall Street Journal tersebut dan tidak menjawab surat elektronik yang dikirimkan kantor berita Associated Press.

Pemerintah AS dibuat malu dan panik tahun lalu setelah Wikileaks merilis ratusan ribu dokumen rahasia terkait perang di Irak dan Afganistan serta kawat diplomatik kantor-kantor perwakilan AS di seluruh dunia. Aparat penegak hukum AS kemudian menggelar penyelidikan pidana untuk mengungkap pembocoran dokumen rahasia ini.

Terungkapnya perintah rahasia pengadilan untuk memaksa pengungkapan informasi pribadi ini menambah panas debat mengenai Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik yang kontroversial. UU baru tersebut memungkinkan Pemerintah AS secara diam-diam mendapatkan informasi dari surat elektronik atau komunikasi telepon seluler seseorang tanpa perlu surat perintah penggeledahan dari pengadilan.

American Civil Liberties Union mengatakan, hak kebebasan berpendapat akan dilanggar saat korespondensi elektronik bisa menjadi sasaran penyelidikan oleh pemerintah.

(Reuters/AFP/AP/DHF)