Menkominfo Janji Rampungkan "Kontes Kecantikan" Kanal 3G

KOMPAS/AGUS SUSANTOAntena base transceiver station (BTS) di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang tata cara seleksi dua blok kanal 3G yang tersisa di spektrum frekuensi 2,1GHz.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring berjanji akan menandatangani RPM secepatnya, sehingga seleksi "kontes kecantikan" dua blok 3G yang tersisa bisa dilaksanakan September ini.

"RPM tata cara seleksi dua blok 3G di 2,1GHz sedang proses, saya harapkan bisa selesai cepat dan seleksi dilaksanakan pekan depan," kata Tifatul di Jakarta, Kamis malam (13/9/2012).

Ia menegaskan, metode seleksi yang akan digunakan adalah kontes kecantikan (beauty contest). Metode ini memprioritaskan alokasi dua blok 3G kepada operator seluler yang paling membutuhkan tambahan spektrum.

Kemenkominfo tidak lagi menggunakan metode tender. "Kalau yang dipakai adalah metode tender, nanti operator main besar-besaran uang. Jaringan 3G di 2,1GHz ini sangat terbatas. Jadi, operator yang sudah sempit spektrumnya, dialah yang paling membutuhkan."

Tifatul menambahkan, parameter kebutuhan tambahan blok 3G itu bisa dilihat dari jumlah spektrum yang telah mereka gunakan, jumlah pelanggan, infrastruktur, dan kepatuhan mereka terhadap peraturan.

Jaringan 3G di spektrum frekuensi 2,1 GHz memiliki total rentang pita 60MHz yang terbagi dalam 12 blok kanal. Setiap blok memiliki rentang pita 5MHz.

Sebanyak 10 blok kanal sudah teralokasi untuk lima operator seluler pemegang lisensi 3G, yaitu Telkomsel di blok 4 dan 5, Indosat di 7 dan 8, XL Axiata di 9 dan 10, Axis Telekomunikasi Indonesia di 2 dan 3, dan Hutchison CP Telecommunications (Tri) di 1 dan 6.

Blok 11 dan 12 hingga kini belum dialokasikan untuk operator seluler. Nah, kedua blok inilah yang diperebutkan oleh lima operator seluler berlisensi 3G.

Rp 500 miliar lebih untuk satu blok 3G

Untuk mendapatkan satu blok 3G yang tersisa, operator seluler harus membayar lebih dari Rp 500 miliar.

"Jika ditotal dengan upfront fee, operator bayar pertama kali Rp 500 miliar lebih. Jadi kalau seleksi dua blok ini sudah selesai, negara akan dapat 1 triliun lebih untuk PNBP," ujar Tifatul.

Ketika lelang 3G diselengarakan pertama kali pada 2006, satu blok 3G dihargai Rp 160 miliar. Panitia seleksi tahun ini berpendapat, harga kekinian satu blok 3G adalah Rp 256 miliar, karena diberlakukan penyesuaian BI rate yang ditarik dari tahun 2006 ke 2012.

Nah, jumlah RP 500 miliar lebih untuk satu blok 3G saat ini, berasal dari dua kali biaya di muka, ditambah 20% dari harga lelang untuk Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) tahun pertama.

Peneliti ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, seharusnya panitia menggunakan penyesuaian BI rate tahun 2009, bukan 2006. Karena, menurutnya, penggunaan BI rate untuk biaya di muka mulai digunakan saat 2009, ketika tiga operator seluler meminta tambahan blok kedua jaringan 3G di spektrum 2,1GHz.

"Jika penyesuaian BI rate digunakan dari tahun 2009, maka harga satu blok 3G saat ini tidak mencapai Rp 200 miliar," tegas Heru.

Ia menambahkan, jika biaya harga satu blok 3G saat ini sebegitu mahal, maka biaya ini akan dibebankan kepada konsumen.