Perintah Eksekutif Presiden AS Tentang AI dan Sistem Peradilan

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) selangkah lebih cepat dalam mengatur Artificial Intelligence (AI). Hal ini tertuang dalam Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Nomor 14110.

Perintah eksekutif yang dikenal dengan EO 14110 ini ditandatangani Presiden Joe Biden pada 30 Oktober 2023.

Pemerintah AS menyatakan, hal ini merupakan tindakan paling signifikan, yang pernah diambil oleh pemerintah mana pun, untuk memajukan bidang keamanan AI. Hal yang juga diatur adalah penggunaan AI dalam sistem peradilan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Menilik isinya yang komprehensif dan tegas, Perintah Eksekutif ini dianggap sebagai langkah paling menyeluruh yang pernah diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko sistem AI.

Materi muatan EO 14110 diprediksi juga akan menjadi guideline regulasi di berbagai negara di dunia.

EO 14110 yang mengatur "Pengembangan dan Penggunaan Kecerdasan Buatan yang Aman, Terjamin, dan Dapat Dipercaya" ini dimaksudkan untuk menjawab harapan banyak pemangku kepentingan yang telah lama menginginkan adanya regulasi di bidang AI.

EO 14110 secara komprehensif menetapkan kerangka kebijakan pengelolaan risiko AI. Terdapat delapan prinsip dalam EO 14110.

Prinsip-prinsip itu meliputi, memastikan teknologi AI aman dan terlindungi, mendorong inovasi, persaingan, dan kolaborasi yang bertanggung jawab, mendukung tenaga kerja, memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil.

EO 14110 juga memuat prinsip lainnya, yaitu melindungi konsumen, pasien, penumpang, dan pelajar, melindungi privasi dan kebebasan sipil, mengelola penggunaan AI oleh pemerintah Federal, dan memperkuat kepemimpinan AS di luar negeri dalam menjaga cara-cara untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI secara bertanggung jawab.

Transparansi dan standardisasi

Instruksi Presiden AS yang dalam praktik memiliki daya ikat kuat ini menetapkan standar baru keselamatan, dan keamanan AI, melindungi privasi, memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil, membela konsumen dan pekerja, serta mendorong inovasi dan persaingan.

EO 14110 mewajibkan transparansi perusahaan secara khusus kepada Pemerintah AS yang meliputi:

Pertama, perusahaan yang mengembangkan model landasan apa pun, yang menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional, keamanan ekonomi nasional, atau kesehatan dan keselamatan masyarakat nasional, diwajibkan membagikan hasil uji keamanan dan informasi penting lainnya kepada Pemerintah AS.

Kedua, perusahaan juga harus memberi tahu pemerintah Federal saat melatih model AI tersebut, dan harus berbagi hasil semua tes keselamatannya.

Langkah-langkah ini akan memastikan sistem AI aman, terlindungi, dan dapat dipercaya, sebelum perusahaan mempublikasikannya kepada publik.

Ketiga, untuk memastikan sistem AI aman, terjamin, dan dapat dipercaya, Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) akan menetapkan standar ketat untuk pengujian ekstensif guna memastikan keamanan sebelum dirilis ke publik.

Perintah eksekutif ini juga diproyeksikan untuk melindungi dari risiko penggunaan AI untuk rekayasa bahan biologis berbahaya, dengan mengembangkan standar baru yang kuat untuk penyaringan sintesis biologis.

Keempat, lembaga-lembaga yang mendanai proyek-proyek ilmu hayati akan menetapkan standar-standar ini sebagai syarat pendanaan Federal, sehingga menciptakan insentif yang kuat untuk memastikan penyaringan tepat dan mengelola risiko yang berpotensi diperburuk oleh AI.

Keamanan dan Privasi

Terkait keamanan dan privasi, hal yang juga diatur adalah :

Pertama, sebagai upaya melindungi dari penipuan yang didukung AI dengan menetapkan standar dan praktik terbaik, untuk mendeteksi konten yang dibuat oleh AI dengan mengotentikasi konten resmi.

Kedua, Departemen Perdagangan akan mengembangkan panduan untuk otentikasi konten, memberi label yang jelas pada konten yang dihasilkan AI.

Alat-alat ini akan memudahkan publik mengetahui bahwa komunikasi yang mereka terima dari pemerintah adalah asli.

Ketiga, program keamanan siber dan pengembangan instrumen AI untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan perangkat lunak penting untuk membuat perangkat lunak dan jaringan menjadi lebih aman.

Keempat, terkait privasi, ditekankan bahwa AI tidak hanya mempermudah pengambilan, identifikasi, dan eksploitasi data pribadi, namun juga meningkatkan insentif untuk melakukan hal tersebut karena perusahaan menggunakan data untuk melatih sistem AI.

Selain menyerukan kepada Kongres untuk mengesahkan undang-undang privasi, juga mempercepat pengembangan dan penggunaan teknik yang menjaga privasi, termasuk teknik yang memungkinkan sistem AI dilatih sekaligus menjaga privasi data pelatihan.

Penelitian terkait teknologi yang melindungi privasi, seperti kriptografi juga menjadi perhatian.

National Science Foundation akan bekerja sama untuk mempromosikan penerapan teknologi terdepan yang melindungi privasi.

Kelima, EO juga mengatur bagaimana mengevaluasi cara lembaga mengumpulkan dan menggunakan informasi yang tersedia secara komersial, termasuk informasi yang mereka peroleh dari pialang data.

Juga memperkuat panduan privasi bagi lembaga Federal untuk memperhitungkan risiko AI. Pekerjaan ini akan fokus khususnya pada informasi yang tersedia secara komersial yang berisi data identitas pribadi.

Sistem Peradilan

Dalam hal sistem peradilan EO 14110 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan dan memperdalam diskriminasi, bias, dan pelanggaran lainnya di bidang peradilan, layanan kesehatan, dan perumahan.

Untuk memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil, maka terdapat pedoman agar algoritma AI tidak digunakan untuk memperburuk diskriminasi.

Kedua, perintah eksekutif juga memastikan keadilan di seluruh sistem peradilan pidana dengan mengembangkan praktik terbaik tentang penggunaan AI dalam pemberian hukuman, pembebasan bersyarat, dan masa percobaan.

Ketiga, praktik terbaik juga dikembangkan dalam pembebasan dan penahanan praperadilan, penilaian risiko, pengawasan, perkiraan kejahatan dan kebijakan prediktif, serta analisis forensik.

Perintah eksekutif ini juga menyentuh pelindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Hal yang yang juga penting adalah mempromosikan ekosistem AI yang adil, terbuka, dan kompetitif dengan membantu usaha kecil mengkomersialkan terobosan berbasis AI.

Dilansir laman resmi American Bar Association (ABA) 25/1/2021, Perintah eksekutif adalah arahan yang ditandatangani, ditulis, dan diterbitkan dari Presiden Amerika Serikat yang mengatur operasional pemerintah federal. Dikenal sejak George Washington menjabat pada 1789.

Meskipun perintah eksekutif bukanlah undang-undang dan tidak memerlukan persetujuan Kongres, tetapi Kongres tidak bisa membatalkannya.

Hanya Presiden AS yang masih menjabat yang dapat membatalkan perintah eksekutif dengan mengeluarkan perintah eksekutif lain.

Materi muatan Perintah Eksekutif ini memiliki cakupan komprehensif dan secara proporsional memberikan keleluasaan pengembangan AI di satu sisi, serta melindungi keamanan negara dan publik pengguna di sisi lain.

Materi muatan Perintah Presiden AS ini dikeluarkan mendahului berbagai regulasi lain di dunia, termasuk UU AI Uni Eropa, dianggap sebagai upaya AS tetap memimpin dunia di sektor pengembangan dan keamanan AI.

Materi muatan ini layak untuk dijadikan referensi sekaligus bahan komparasi bagi kita dalam menyusun regulasi AI, selain EU AI Act, termasuk sebagai pedoman penggunaan AI dalam sistem peradilan di Indonesia.