Hacker PDN: Semoga Indonesia Sadar Pentingnya Keamanan Siber dan SDM Kompeten

Dalam situs web yang dilihat oleh KompasTekno, postingan blog yang berjudul More important than money, only honor itu, Brain Cipher salah satunya menekankan pentingnya isu keamanan siber, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"We hope that our attack made it clear to you how important it is to finance the industry and recruit qualified specialists," tulis Brain Cipher.

Artinya, kelompok hacker itu berharap dengan kasus ransomware server Pusat Data Nasional itu, pemerintah jadi sadar akan pentingnya keamanan siber, dengan mengalokasikan dana serta merekrut ahli yang memang memiliki kualifikasi di bidangnya.

"Warga negara Indonesia, kami mohon maaf atas kejadian ini yang berdampak pada semua orang. Kami juga meminta maaf kepada publik dan menegaskan bahwa keputusan itu kami ambil secara sadar dan independen," lanjut Brain Cipher.

Dalam postingan yang sama, Brain Cipher juga mengatakan akan merilis "kunci" enkripsi yang dipakai untuk mengurung data di PDNS 2 pada Rabu (3/7/2024) besok.

Degan kunci enkripsi tersebut, data-data yang disandera oleh virus ransomware bisa dibuka kembali, dan diharapkan layanan fasilitas publik kembali normal.

Brain Cipher merupakan kelompok hacker yang diduga bertanggung jawab atas serangan program berbahaya (malware) bertipe ransomware yang menjangkit server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur sekitar dua pekan lalu.

Serangan ini membuat berbagai layanan pemerintah lumpuh, paling parah adalah layanan imigrasi yang down hingga kurang lebih tujuh hari.

Keterbatasan anggaran dan alur yang rumit

Serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) diketahui berdampak terhadap layanan 282 instansi pemerintahan yang tidak memiliki backup data.

Sementara itu, hanya 44 kementerian/lembaga negara yang memiliki backup.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, sebenarnya tenant-tenant pengguna PDN sudah memiliki fasilitas backup data, tetapi para tenant disebut kesulitan menggunakan fasilitas itu.

Keterbatasan anggaran disebut Budi sebagai salah satu alasan para tenant atau instansi kesulitan melakukan backup data yang disimpan di Pusat Data Nasional.

"Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi Arie dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6/2024) sore.

Di sisi lain, rumitnya alur backup data juga menjadi sorotan dalam Raker tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus mengajukan permintaan backup terlebih dahulu lewat Kementerian Kominfo.

Dari situ, Meutya menyimpulkan bahwa diperlukan izin dari Kominfo bagi kementerian/lembaga/daerah, untuk backup data.

"Memang backup oleh tenant, tetapi tetap harus koordinasi dengan Kominfo. Jadi tenant kalau tidak dapat izin Kominfo tidak bisa (backup)," ujar Meutya.

Adapun Telkom sebagai penyedia fasilitas penyimpanan di PDNS 2 Surabaya, berperan memproses backup bila terdapat permintaan dari tenant.

Singkatnya, Telkom hanya akan melakukan backup bila menerima permintaan, tidak secara otomatis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.

"Kominfo ada Rp 4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp 1,6 triliun) dan data center nasional Rp 700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).