Merger, Akuisisi, atau Tumbang

Oleh Moch S Hendrowijono

INDUSTRI telekomunikasi seluler pada tahun 2008 masih menjanjikan pertumbuhan pada pendapatan dan pelanggan walau tidak sebaik sebelumnya. Pendapatan rata-rata dari tiap pelanggan (ARPU–”average revenue per user”) menurun, yang menyebabkan beberapa operator merevisi targetnya.

Diawali tahun 2009 akan terjadi penurunan mutu pelanggan, jauh lebih buruk dibandingkan ketika seluler merupakan industri yang gemerlap. Makin banyak churn pelanggan—berpindah ke operator lain—selain selektif dan ”pelit” karena banyaknya tawaran ber- HP murah dari operator lain.

Bagaimanapun industri seluler, baik itu bergerak (mobile) maupun tetap (fixed wireless), masih menduduki peringkat teratas dalam lalu lintas uang. Dengan jumlah nomor pelanggan mencapai lebih dari 160 juta akhir tahun 2009, lalu lintas uang mencapai Rp 67 triliun dengan ARPU sebesar Rp 35.000, yang turun dari Rp 90.000 pada tahun 2000.

Banyak pengamat yakin bahwa jumlah nomor aktif yang beredar akan lebih dari 160 juta mengingat pertumbuhan pelanggan operator GSM besar di atas 30 persen setahun terakhir. Telkomsel saja, yang akhir Desember ini akan memiliki pelanggan hampir 65 juta, akhir tahun depan pelanggannya akan menjadi 90 jutaan. Jika asumsi pangsa pasar Telkomsel masih 50 persen saja, jumlah nomor aktif akan sedikitnya 180 juta.

Perilaku hemat masyarakat malah salah kaprah karena untuk mengejar tarif murah mereka memiliki dua-tiga ponsel sehingga pelanggan nyata sejatinya saat ini hanyalah 70 juta dari 135 juta nomor aktif. Pada akhir 2009 nanti pelanggan murni seluler hanya sekitar 100 juta dari 225 juta penduduk Indonesia.

Perang tarif promosi mewarnai industri tahun 2008 yang akan berlanjut pada tahun 2009 tanpa satu operator pun bisa mengeremnya walau mereka tahu perang itu akan menghancurkan industri.

Saat ini beberapa operator menghibur diri. Walau ARPU turun, mereka masih bisa mempertahankan pertumbuhan minute of usage (MoU). MoU naik akan membuat utilisasi prasarana tinggi, baik itu base transceiver station (BTS), menara-menara, base station controller (BSC), maupun master switching center (MSC).

Melakukan efisiensi dan menekan biaya menjadi tren mulai tahun 2009 kalau operator ingin bertahan, antara lain dengan merekrut pekerja kontrak atau outsourcing. Padahal, ini membuat manajemen menganggap karyawan adalah alat produksi, bukan aset perusahaan. Positifnya, hanya karyawan yang bermutu yang bisa bertahan atau mempunyai ”harga” yang sewaktu-waktu bisa saja dibajak operator lain.

Ke depan, industri seluler tidak lagi gebyar karena operator harus mengencangkan ikat pinggang akibat pendapatan yang menurun. Justru kini pelangganlah yang mulai dimanjakan dengan tawaran tarif murah.

Beban operator juga makin tinggi dengan munculnya kendala di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan menara. Banyak pemerintah daerah yang memberlakukan macam- macam aturan yang dasarnya mencari tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini akhirnya memberatkan operator baik dari segi masa pembangunan maupun segi finansial.

Operator kini tak lagi mampu mengontrol pelanggannya yang makin tidak setia. Harga kartu perdana murah, selain kewajiban registrasi tanpa penegakan hukum, membuat pelanggan memperlakukan kartu perdana sebagai kartu panggil, begitu habis pulsanya kartu dibuang.

Kemampuan operator menjaring pelanggan menurun karena hanya sekitar 30 persen—bahkan ada operator yang mencatat hanya 10 persen—pelanggan yang mengisi ulang kartu perdananya. Ini berarti dari 100 kartu perdana yang dijual, hanya 30 atau 10 yang masih bertahan menggunakannya.

Pengawasan lemah

Kecenderungan masyarakat membuang kartu perdana kosongnya juga akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam masalah registrasi.

Di beberapa negara, penjual perdana dari dealer, subdealer hingga ke pengecer harus punya komputer yang terhubung ke pusat. Di kita boro-boro komputer, modal saja mungkin tak lebih dari Rp 5 juta, bahkan ada yang Rp 100.000, hari ini jualan di sudut jalan A, besok di sudut jalan Q.

Ke depan, tanpa kerja sama yang baik antara regulator, pemerintah, dan operator, beban masyarakat akan makin tinggi dengan banyaknya kartu perdana yang dibuang. Jika untuk mendapat penambahan pelanggan murni 30 juta operator harus menerbitkan 120 juta kartu SIM perdana, setiap tahun 90 juta kartu akan terbuang percuma. Jika untuk satu perdana modal operator Rp 2.500, berarti kartu SIM seharga sekitar Rp 225 miliar akan hangus, yang pasti oleh operator dibebankan kepada masyarakat.

Tarif promosi saat ini sangat mustahil memberi kontribusi pada pendapatan operator. Misalnya Rp 1 per panggilan tak akan membuat usaha itu bertahan walau hanya sebagai tarif promosi untuk bisa menjaring pelanggan baru. Mustahil juga kalau operator berharap tarif pancingannya akan membuat pelanggan setia sebab pelanggan akan berpindah begitu ada tawaran lebih murah. Kini tinggal dilihat, sampai kapan napas operator-operator tadi bisa bertahan. Operator baru memang tidak punya kiat selain menawarkan tarif murah untuk menjaring pelanggan karena tawaran kehebatan jaringan dan fitur tak menggerakkan minat pelanggan. Apalagi, sasaran pemasaran saat ini adalah pelanggan kelas bawah dan daerah pinggiran yang sangat memperhitungkan besaran pengeluaran.

Persaingan

Ketatnya persaingan tidak menguntungkan semua pihak, tidak masyarakat dan tidak juga pemerintah. Beberapa waktu lalu pengamat memperkirakan dalam dua tahun akan ada operator yang tumbang, entah diakuisisi (dibeli operator lain), bergabung (merger), atau malah mati. Ramalan kini, tahun depan ini sudah akan ada yang lempar handuk, merger atau diakuisisi.

Paling ”lapar” saat ini adalah operator FWA berbasis CDMA yang paling banyak hanya punya 5 MHz atau empat kanal. Dengan 3 kanal atau 3,75 MHz, seperti Bakrie Telecom, layanan hanya mentok pada suara, tidak pada data pita lebar, misalnya EVDO. Empat operator CDMA sudah menggunakan habis frekuensi di rentang 800 MHz untuk operasional mereka sehingga tak mungkin lagi pemerintah memberi frekuensi baru.

PT Mobile-8 belum lama ini menawarkan sebagian sahamnya. Qatar Telecom, pemilik 40,8 persen saham PT Indosat, diberi angin surga oleh Menneg BUMN untuk menjual saja layanan CDMA StarOne itu agar bisa meraih pemilikan 65 persen saham PT Indosat.

Awal tahun depan akan ada akuisisi satu operator CDMA terhadap operator CDMA lainnya, tetapi yang berlainan frekuensi, walau frekuensinya ”kotor” karena juga digunakan instansi pemerintah lain. PT Telkom yang mengoperasikan Flexi, juga Bakrie, sangat ingin mengakuisisi M-8. Namun, pilihan mereka bertambah dengan terbukanya kesempatan untuk membeli StarOne atau juga Sampoerna Telecom.

Harga jual operator CDMA lebih mahal dibandingkan dengan operator GSM karena masalah frekuensi. Operator GSM sedikitnya punya 10 MHz di 1800 MHz dan 5 MHz di 900 MHz, kecuali Natrindo (Axis) yang hanya punya frekuensi di GSM 1800 MHz.

Akuisisi bukan hal tabu di Indonesia. M-8 merupakan gabungan tiga operator, Natrindo asalnya tujuh operator, Sinar Mas (Smart) dua operator, selain Sampoerna Telecom yang sering berganti pemilik. Indonesia tak usah punya banyak operator, dari 11 saat ini kalau jadi enam saja sudah baik.

Moch S Hendrowijono - Wartawan, Bermukim di Cisarua