Macet dan Wajah Kebijakan Publik

CK Prahalad dalam The Fortune at the Bottom of Pyramid menyebutkan adanya biaya kemiskinan. Warga miskin ternyata kerap membayar lebih mahal dibandingkan dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Dalam hal kemacetan, kelompok berpendapatan rendah biasanya bertempat tinggal jauh sehingga harus membayar ongkos transportasi yang relatif mahal dengan fasilitas sangat buruk.

Wajah keempat adalah pemerintah yang besar tetapi lemah. Pasca-Reformasi 1998 peran pemerintah di berbagai bidang sebenarnya membesar. Salah satunya tecermin dari peningkatan nilai APBN hampir tiga kali lipat antara 2004 dan 2010. Pemerintah daerah juga punya wewenang dan anggaran jauh lebih besar melalui otonomi daerah dan terus naiknya dana perimbangan APBN.

Pemerintah yang tak akuntabel merupakan wajah terakhir. Gaya memerintah belum beranjak selama ratusan tahun sejak masa gubernur jenderal Hindia Belanda: pengambil kebijakan mesti dilayani, alih-alih melayani. Saat bersamaan masyarakat tak mampu mengorganisasikan diri menuntut pemenuhan aspirasi.

Reorientasi kebijakan

Para pengambil kebijakan tak dapat menghindar dari tuntutan masyarakat untuk mengatasi kemacetan. Penyebab utamanya ada dua. Pertama, persoalan ini begitu tampak, bahkan bagi masyarakat apolitis sekalipun. Ini berbeda dengan pemerataan pembangunan ekonomi. Kedua, sebagian besar masyarakat, termasuk kelas menengah, terkena dampak kemacetan.

Dengan begitu, memecahkan persoalan kemacetan Jakarta dapat dijadikan momentum pembenahan kebijakan publik di Indonesia secara menyeluruh. Lima wajah kebijakan publik harus dirombak dengan wajah lain yang menawarkan harapan.

Karena wajah kebijakan publik kini begitu buruk, reorientasi kebijakan yang diimplementasikan dengan disiplin tinggi merupakan jalan tunggal. Visi harus ditetapkan dengan menggabungkan tiga hal serentak: amanat konstitusi, kerja teknokratis, dan harapan publik. Tentulah kebijakan ad hoc memecahkan persoalan dalam jangka pendek mesti dijalankan bersamaan.

Kebijakan yang diambil harus mampu merekayasa pembangunan sebagai produk pemerintahan berdaya. Soalnya sekarang: bagaimana mulai bekerja bersungguh-sungguh dengan sebuah totalitas dari tingkat visi, strategi, hingga rencana kerja.

* Tata Mustasya, Analis Kebijakan Publik; Anggota Tim Visi Indonesia 2033