Korut Akan Disidik PBB

”Tidak ada kemajuan dalam situasi HAM di Korut 10 tahun terakhir. Indonesia pun hanya memiliki akses (ke Korut) dari kunjungan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra,” kata Adriana.

Marzuki, yang kini berkantor di Geneva, Swiss, menambahkan, tiga prioritas utama pemerintah baru Korut saat ini adalah militer, militer, dan militer.

”Korut yang militeristis membuat rakyat semakin sengsara, lembaga politik semakin mengingkari HAM karena kelangsungan negara ditujukan untuk mempertahankan kelompok elite,” ujar mantan Jaksa Agung RI tersebut.

Dari Seoul dilaporkan, Presiden Korsel Park Geun-hye, Jumat (1/3), menawarkan pendekatan yang lebih ”fleksibel” dengan Korut jika negara itu menghentikan provokasi dan memilih untuk saling membangun kepercayaan. Park menegaskan, Korut hanya akan makin terisolasi jika tidak meninggalkan ambisi senjata nuklirnya.