Kedaulatan Digital, "Sovereign AI", dan Yurisdiksi Negara (Bagian I)

Fokusnya pada isu-isu seperti privasi, transparansi, pelindungan data, keamanan siber, dan penggunaan AI secara etis sebagai keniscayaan.

Kerangka kerja ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara bertanggung jawab, dan demi kepentingan masyarakat.

Kelima, menstimulasi industri AI, mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan aplikasi yang digerakkan oleh AI. Terutama di sektor-sektor penting, seperti energi, layanan kesehatan, keuangan, transportasi, dan manufaktur.

Insentif pemerintah seperti keringanan pajak, hibah, dan penyederhanaan proses paten, dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan di bidang AI.

Selain itu, adopsi teknologi AI oleh sektor publik dapat berfungsi sebagai katalis pertumbuhan, memberikan contoh efisiensi dan inovasi.

Menciptakan model kemitraan publik-swasta dapat lebih mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI. Sekaligus mengatasi tantangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keenam, rilis WEF menekankan pentingnya kerja sama internasional. Meskipun pengembangan "sovereign AI" terkait dengan memanfaatkan kemampuan dalam batas negara, kerja sama internasional tetap penting.

Terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan negara-negara lain dapat membantu menetapkan standar global untuk AI.

Termasuk memfasilitasi aliran data lintas batas negara berdasarkan norma-norma yang disepakati, dan mengatasi tantangan bersama seperti ancaman terhadap privasi dan keamanan siber.

Apalagi isu pelindungan data pribadi menjadi hal krusial. Kepatuhan hukum dan standar pelindungan yang sesuai dengan Lex Privacy adalah keharusan, jika tak ingin terjerat kasus denda spektakuler seperti dialami raksasa platform digital karena pelanggaran GDPR.

Kerja sama dan kolaborasi internasional juga dapat menyatukan sumber daya dan keahlian, dalam percepatan pengembangan AI.

"Sovereign AI" memiliki keterkaitan dengan kedaulatan digital, yurisdiksi dan kedaulatan negara. Uraian terkait hal tersebut akan saya bahas pada bagian II tulisan ini.

Bersambung, baca artikel selanjutnya: Kedaulatan Digital, Sovereign AI, dan Yurisdiksi Negara (Bagian II-Habis)