Telkomsel Minta Tambahan Frekuensi, Ini Jawaban Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Telkomsel meminta pemerintah agar memberikan spektrum frekuensi yang lebih luas lagi untuk menggelar layanan 4G LTE, bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini?

Dijumpai di acara Telkomsel 4G Nation di Jakarta, Sabtu (16/4/2016) malam lalu, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Titon Dutono mengatakan bahwa yang membutuhkan spektrum bukan hanya Telkomsel saja, operator seluler lain juga.

"Ada tata caranya (untuk mendapatkan spektrum)," kata Titon.

Salah satu cara yang dimaksud Titon adalah dengan mengikuti lelang spektrum di frekuensi 2.100 dan 2.300 MHz yang akan dilakukan pemerintah.

Pada kanal 2.100 MHz (2,1 GHz) ada dua spektrum selebar 10 MHz yang bisa diperebutkan. Sementara di kanal 2.300 MHz (2,3 GHz) ada spektrum seluas 20 MHz yang akan dilelang.

"Kalau tidak ada halangan, akhir tahun ini nanti kami buka (lelangnya)," ujarnya.

Lalu apa yang harus dilakukan Telkomsel agar pemerintah memuluskan jalan mendapatkan spektrum di dua frekuensi tadi?

Menurut Titon, untuk meningkatkan bargain (nilai tawar), ada dua cara yang bisa dilakukan Telkomsel, yaitu dengan memperbanyak jumlah BTS (menara pemancar sinyal), dan meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan teknologi, seperti dari 2G ke 3G atau 4G.

"Artinya dengan frekuensi yang sama, bandwidth-nya lebih lebar," kata Titon.

Namun dua hal di atas yang disebut Titon hanya menjadi nilai tawar yang kuat saja. Pemerintah sendiri tetap akan memberikan spektrum di kanal 2.100 dan 2.300 MHz melalui cara beauty contest, siapa yang menawar tinggi, maka ialah yang mendapatkan jatah spektrum tersebut.

"Harapannya ya bisa dimanfaatkan oleh (operator) yang punya coverage (jangkauan) paling luas," kata Titon.

Sebelumnya, Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah merayu pemerintah untuk memberikan tambahan spektrum frekuensi bagi Telkomsel, agar bisa dipakai untuk menggelar layanan 4G LTE.

"Kalau Telkomsel diberi tambahan spektrum, broadband akan lebih cepat," aku Ririek.

Ririek juga sesumbar, jika pemerintah telah memberikan spektrum tersebut dua tahun yang lalu maka internet cepat di Indonesia saat ini sudah bisa diwujudkan.