Stephen King Hapus Akun Facebook "5,6 Juta Follower" Miliknya

Penulis yang memiliki 5,6 juta pengikut di Facebook itu khawatir atas risiko penyebaran privasi di media sosial dan kebijakan Facebook yang membolehkan penyebaran iklan politik yang tidak benar.

Selain kecewa dengan kebijakan iklan politik yang ada di Facebook, Ia juga meragukan kemampuan Facebook dalam melindungi privasi para pengguna.

Ini bukan pertama kalinya seorang tokoh besar menghapus akun Facebook karena kecewa atas kebijakan iklan politik.

Sebelumnya, aktor pemeran Luke Sywalker di film Star Wars, Mark Hamill, juga melakukan hal serupa.

Ia mengaku geram kepada Mark Zuckerberg yang masih memertahankan iklan politik di jejaring sosial buatannya.

Selain Stephen King, keberadaan iklan politik juga mendapat kecaman dari pihak internal Facebook sendiri.

Pada akhir tahun 2019 lalu, sebanyak lebih dari 250 pegawai Facebook menandatangani sebuah petisi yang menolak keberadaan iklan politik.

Menurut mereka, iklan-iklan tersebut kerap digunakan politisi sebagai sebuah "senjata" untuk menghujani para pengguna Facebook dengan informasi yang salah.

"Kami sangat menentang kebijakan ini," kata karyawan Facebook sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Cnet, Selasa (4/2/2020).

Facebook saat ini memang memiliki kebijakan iklan politik yang kontroversial. Media sosial itu pun bersikeras menolak untuk merevisi kebijakannya tentang konten iklan politik. 

Kendati demikian, Facebook disebut akan mengubah sedikit regulasinya terkait iklan politik di Facebook setelah mendapat pengawasan dari parlemen.

Salah satu aturan yang akan diubah adalah regulasi tentang pembatasan alat untuk menargetkan iklan. Isu iklan politik ini juga diperdebatkan dalam internal Facebook, bahkan ratusan pegawainya sampai mengirim surat terbuka untuk Zuckerberg.

Dalam suratnya, mereka mengungkapkan penolakan soal kebijakan iklan politik dengan alasan "mengancam apa yang diperjuangkan Facebook".

Berbeda sikap dengan Zuckerberg, CEO Twitter justru memutuskan untuk melarang semua iklan berbau politik di platform mikroblogging itu. Aturan itu tidak hanya berlaku di AS saja, namu semua negara.