Pak Budi Arie, Ini 10 "PR" sebagai Menteri Kominfo Baru

KOMPAS.com -  Presiden Jokowi resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang baru di Istana Negara, Senin (17/7/2023). 

Usai pelantikan tersebut, Menteri Kominfo Budi Arie tentunya memiliki sejumlah tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024 mendatang.

Lantas, apa saja tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan Menteri Kominfo Budi Arie selama masa jabatannya dalam kurang lebih satu tahun ini?

1. Pembangunan BTS 4G di Daerah 3T

Salah satu PR yang harus dikerjakan Menteri Kominfo Budi Arie adalah menyelesaikan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang telah berjalan sejak 2021 lalu.

Jokowi menyebut pembangunan BTS 4G ini menjadi prioritas Budi Arie yang harus diselesaikan dalam masa jabatannya. 

"Kita punya waktu yang sangat pendek, yakni 1,5 tahun kurang. Sehingga, saya ingin (tugas) yang pertama di Kominfo adalah penyelesaian BTS, itu harus diutamakan," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari KompasTV, Senin (17/7/2023).

2. Kedaulatan Data

Membangun dan mengembangkan ekosistem digital menjadi tugas Budi Arie selanjutnya sebagai Menteri Kominfo. Ini juga merupakan mandat dari Jokowi, supaya regulasi ekosistem digital di Indonesia berjalan dengan lancar.

Menurut Budi, pembangunan ekosistem digital ini termasuk juga perlindungan tentang kedaulatan data dan perlindungan data pribadi.

Peningkatan ekosistem digital ini menjadi tugas prioritas Menteri Kominfo Budi Arie, lantaran Kominfo belakangan memang kerap mendapat sorotan karena perlindungan data pribadi di Indonesia yang dinilai lemah. Sebab, rentetan kasus kebocoran data berulang kali terjadi.

3. Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan (AI) merupakan satu hal yang belakangan sedang ramai dibincangkan dan diterapkan oleh sejumlah perusahaan. 

Karena AI saat ini tengah "naik daun", Jokowi berharap penanganan teknologi ini, begitu juga teknologi lainnya yang bisa mendukung kedaulatan negara, bisa dimaksimalkan. 

Jokowi menyebut bahwa ini yang menjadi alasan Menteri Kominfo Budi Arie ditemani oleh seorang Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria. 

"Dan (penanganan teknologi) ini juga akan kita bantu lagi dengan satuan tugas (satgas), memang kita waktunya mepet sekali. Nanti (akan) ada satgas," jelas Jokowi.

4. E-commerce

Jokowi turut memberikan mandat kepada Menteri Kominfo Budi Arie untuk mempercepat dan menyelesaikan proyek-proyek terkait e-commerce dan ekonomi digital. 

Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Kominfo menargetkan pada periode tersebut, akan ada 33.000 Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang "naik level" dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah.

Tahun ini Kominfo menargetkan sekitar 11.000 UMKM yang meningkat dari mikro menjadi menengah. Lalu pada 2024 mendatang, Kominfo menargetkan jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi menengah menjadi 15.000.

Selain itu, Kominfo juga menargetkan pada 2024 nanti, akan ada 40 startup digital aktif yang ada di Indonesia.

5. Frekuensi dan satelit

Frekuensi dan satelit merupakan dua hal yang disinggung Jokowi untuk menjadi PR bagi Menteri Kominfo Budi Arie. 

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Satelit Satria 2, satelit kedua setelah Satria 1 yang meluncur pada Senin (19/6/2023) WIB lalu, saat ini sedang ada dalam tahap produksi. Rencananya, satelit ini akan beroperasi pada 2024 mendatang dengan kapasitas 300 Gbps.

Lalu untuk frekuensi, Kominfo berencana untuk melakukan Farming Refarming Spektrum Frekuensi dengan total 1.310 MHz pada 2024 mendatang.

Per 2023, total farming dari refarming spektrum frekuensi mencapai 1.120 MHz. Sehingga di tahun 2024 mendatang, Kominfo harus melakukan farming refarming spektrum tambahan 190 MHz, supaya totalnya menjadi 1.310 MHz.

6. Project S TikTok

Selain tugas-tugas di atas, Presiden Jokowi juga menugaskan Menteri Kominfo Budi Arie untuk lebih detail mencermati fenomena Project S. 

Project S merupakan fitur dari media sosial TikTok yang bertujuan menjual produk buatan mereka sendiri di platform tersebut. Adanya fitur ini dikhawatirkan akan mengancam pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Iya nanti itu tugasnya menteri yang baru. Nanti akan saya perintahkan apa-apa akan lebih detail. Nanti kalau sudah (bertugas)," ujar Jokowi kepada Kompas.com di Istana Negara. 

7. UU Publisher Right 

Selain enam tugas dari Jokowi di atas, Budi Arie juga memiliki sejumlah tugas yang harus ia jalankan sebagai Menkominfo. Salah satu yang menjadi pekerjaan dia adalah regulasi "Publisher Right".

Publisher Right ini adalah regulasi yang disiapkan pemerintah untuk mengatur platform digital asing agar bekerja sama dengan perusahaan media di Indonesia.

"Kami akan menjalankan apa yang diperintah Pak Presiden. Kami akan gerak cepat," kata Budi Arie di acara pelantikannya di Istana Negara.

8. Pemanfaatan Palapa Ring

Mengacu pada Restra 2020-2024, di tahun 2023, Kominfo memiliki target untuk meningkatkan pemanfaatan sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Palapa Ring hingga 50 persen.

Pemanfaatan di atas 50 persen ini akan diterapkan di seluruh ruas, mulai dari Barat, Tengah, dan Timur dengan standar level agreement (SLA) mencapai 95 persen. 

Pada 2024 mendatang, Kominfo berencana untuk meningkatkan pemanfaatan Palapa Ring di ruas Barat, dari 50 persen menjadi 60 persen dengan angka SLA yang sama.

9. Peningkatan Literasi Digital

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Kominfo menargetkan akan ada 50 juta masyarakat yang "melek" teknologi atau mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital. 

Untuk mencapai target tersebut, Kominfo akan memberikan pelatihan literasi digital kepada sekitar 12,4 juta orang pada 2023 dan 2024 mendatang.

Selain itu, Kominfo juga berencana untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) Talenta Digital di tahun 2024 mendatang. Untuk 2023 dan 2024, Kominfo akan menambah 72.500 SDM Talenta Digital di Indonesia.

10. Pembangunan 2 Data Center Nasional

Kominfo berencana untuk mengoperasikan data center atau Pusat Data Nasional (PDN) untuk melakukan efisiensi pengelolaan data.

Saat ini, Kominfo menyebut pembangunan PDN di Cikarang (Bekasi) dan Batam (Kepulauan Riau) sudah mulai berjalan. Untuk pembangunan PDN id Cikarang, Kominfo berharap bisa rampung sebelum Oktober 2024 mendatang. 

Berdasarkan Renstra 2020-2024, kedua pusat data ini rencananya akan melayani 30 persen instansi, kemudian angkanya meningkat menjadi 75 persen instansi di 2024 mendatang.