Twitter Izinkan Lagi Iklan Politik Setelah 4 Tahun Dilarang

Menurut Jack Dorsey yang menjabat sebagai CEO Twitter saat itu, langkah ini dilakukan untuk mencegah persebaran informasi palsu dari para pelaku politik di media sosial.

Kini di tangan Elon Musk, X Twitter kembali mengizinkan iklan politik beredar di platform. Amerika Serikat adalah wilayah pertama yang mendapat izin ini.

Hal ini disampaikan X dalam sebuah pengumuman yang diunggah di blog resmi mereka. Menurut X, kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen X untuk mengedepankan kebebasan berpendapat. 

"Kami akan kembali mengizinkan iklan politik berbayar beredar di X. Hal ini akan kami lakukan pertama kali di Amerika Serikat (AS), dan iklan-iklan politik tersebut akan kami izinkan beredar sesuai dengna kebijakan-kebijakan kami terkait iklan politik berbayar," tulis X Twitter.

Meski diizinkan beredar, pihak X Twitter mengeklaim akan tetap mengawasi beragam iklan politik yang beredar di platform mereka, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.  

X Twitter juga mengatakan pihaknya akan tetap memantau dan menolak iklan-iklan politik yang palsu, menggiring opini, memperkeruh suasana pemilihan umum (pemilu), dan lain sejenisnya. 

"Kami juga akan melakukan proses penyarikan iklan politik yang sangat ketat, demi memastikan bahwa hanya beberapa grup atau orang tertentu saja yang bisa menyebarkan kampanye politik mereka di Twitter," imbuh X Twitter.

Belum bisa dipastikan kapan kebijakan ini akan berlaku di X Twitter. Tidak disebutkan pula kapan negera-negara lain, di samping AS tadi, akan dibolehkan untuk menyebarkan iklan politik di platform. 

Namun, setelah pengumuman ini, ada kemungkinan pengguna X, terutama di AS, akan sering melihat beberapa iklan politik yang beredar di linimasa, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Variety, Rabu (30/8/2023).

Penghentian ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran informasi palsu dari para pelaku politik di media sosial.

Hal tersebut diutarakan Jack Dorsey melalui akun Twitternya. Ia mengatakan bahwa pesan-pesan politik yang beredar di Twitter seharusnya ditampilkan apa adanya dengan cara yang elegan, bukan ditampilkan dengan cara membayar sepeser uang.

Dorset kala itu melanjutkan bahwa selama ini, penyebaran iklan melalui internet memang sangat efektif bagi para pengiklan.

Oleh karena itu hal tersebut membawa risiko yang besar ketika digunakan dalam konteks politik. Dengan kata lain, iklan politik bisa mempengaruhi pilihan yang kemudian berpengaruh pada kehidupan jutaan orang.

"Kami sangat menyadari kami adalah bagian kecil dari ekosistem periklanan politik yang jauh lebih besar. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa tindakan kami hari ini dapat menguntungkan petahana," kata Dorsey.

"Namun, kami telah menyaksikan banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik. Saya percaya ini hanya akan tumbuh. Selain itu, kita membutuhkan peraturan iklan politik yang lebih berpandangan ke depan (sangat sulit untuk dilakukan)," lanjut dia.

Adapun keputusan pelarangan iklan politik diumumkan Dorsey setelah Facebook, Twitter, dan YouTube mendapat teguran dari bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Kala itu, Biden merasa dirugikan atas iklan-iklan politik yang ditayangkan oleh Facebook. Iklan tersebut dianggap memuat informasi yang salah dan tidak berdasar mengenai hubungan keluarga Biden dengan pemerintah Ukraina.

Iklan politik itu diduga dipasang oleh tim kampanye Donald Trump yang ingin menjatuhkan kredibilitas Biden.