Masyarakat Harus Aktif Cegah DBD

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyakit demam berdarah dengue (DBD) tampaknya akan selalu ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah penderita justru semakin meningkat. Untuk mencegah meluasnya penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti peran masyarakat juga diperlukan. Selama ini masyarakat masih dinilai pasif dalam mencegah DBD.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan. (DINKES) DKI Jakarta, selama periode Januari-Februari 2009 tercatat 4.290 pasien DBD. Jakarta Timur 1.279 orang dan 4 orang meninggal, Jakarta Selatan 1.247 orang dan 1 orang meninggal, Jakarta Barat terdapat 482 pasien dengan 2 orang meninggal dan terakhir Jakarta Pusat dengan 464 pasien dan 4 orang diantaranya meninggal.

"Gerakan-gerakan pemberantasan yang dilakukan sejauh ini belum melibatkan masyarakat secara luas. Sebagian besar gerakan hanya dilakukan oleh pemerintah," terang Ari Fahrial Syam, Sekjen Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dalam simposium PAPDI Forum yang bertajuk "Antisipasi Akibat Fatalnya Demam Berdarah", di Fakultas Kedokteran UI, Jakarta Kamis (23/4).

Ia menuturkan, selama ini jika ada kunjungan dari pejabat ke suatu wilayah terkesan seolah-olah masyarakat sudah aktif bergerak menanggulangi DBD. "Padahal kenyataanya tidak seperti itu, masyarakat aktif karena suruhan dari pejabat-pejabat itu. Masyarakat baru bergerak kalau ada kasus," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Ari, diperlukan pengkaderan di kalangan masyarakat agar ada motor penggerak yang berasal dari masyarakat sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan kader sehat adalah dengan cara pencarian dari kalangan ibu pengurus RT dan RW, atau pengkaderan dari tingkat kelurahan.

Kader-kader kesehatan tersebut dapat dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara pencegahan DBD. Insentif berupa kemudahan dalam mengurus surat-surat pribadi dan berobat di Puskesmas harus diberikan pada kader kesehatan ini.

Menurut Ari, proses pengadaan kader ini tidak akan memakan banyak biaya. Upaya untuk menciptakan kader kesehatan seharusnya bisa dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara seluruh aparat kesehatan serta aparat kelurahan untuk melatih anggota masyarakat menjadi kader kesehatan.

"Jika ada keterbatasan tenaga dari petugas kesehatan, organisasi kesehatan termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), Ikatan Dokter Indonesia saya rasa siap untuk membantu para kader," terang Ari.