DPR Habiskan Dana Rp 15 Miliar

Jakarta, Kompas - Sebulan terakhir ini Dewan Perwakilan Rakyat menghabiskan dana lebih dari Rp 15 miliar untuk membiayai kunjungan kerja ke beberapa negara. Selain pemborosan, kunjungan kerja itu tak akan efektif untuk menghasilkan rancangan undang- undang yang berkualitas.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sejak April hingga Rabu (4/5), Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan 14 kegiatan kunjungan kerja. Komisi I DPR mengunjungi lima negara, yakni Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol.

Komisi X berkunjung ke Spanyol dan China, Komisi VIII ke China dan Australia, Komisi III ke Jerman, serta Komisi II ke India. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Amerika Serikat. Rombongan Ketua DPR Marzuki Alie melawat ke Irak untuk menjajaki kerja sama bidang energi.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra Uchok Sky Khadafi, total dana kunjungan kerja selama satu bulan terakhir mencapai Rp 15,024 miliar. Dia menilai anggota DPR melakukan perlawanan kepada masyarakat. Pasalnya, DPR tidak mendengarkan masyarakat yang kerap menyarankan agar mereka tak perlu ke luar negeri.

Menurut Erik Kurniawan dari Indonesia Parliamentary Center (IPC), kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR tidak efektif karena waktunya terlalu singkat. Sebenarnya, DPR bisa meminta data atau dokumen dengan berkorespondensi kepada pemerintah atau parlemen negara yang dirujuk atau mencari data melalui internet. Metode ini lebih murah dan hasilnya pun tidak jauh berbeda.

Namun, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menegaskan, kunjungan kerja ke luar negeri tetap efektif. Setiap anggota DPR dapat melakukan perbandingan langsung kebijakan yang diterapkan di luar negeri dengan kondisi di dalam negeri. ”Kunjungan kerja ini sangat efektif. Tergantung pengaturannya. Kalau kami di India, pengaturan kedubes cukup baik. Kami bertemu banyak lembaga. Acaranya juga padat sekali,” tuturnya. Saat ini 10 anggota Komisi II berada di India.

Duta Besar Indonesia untuk India Andi M Ghalib juga mengakui, kunjungan kerja Komisi II ke India termasuk efektif dan efisien. Jadwal kunjungan kerja selama empat hari padat. Selain bertemu dengan perwakilan pemerintah dan parlemen, Komisi II juga mengunjungi daerah perbatasan India-Pakistan.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan, tahun ini anggaran kunjungan kerja untuk pembahasan satu RUU ditetapkan Rp 1,7 miliar. Total anggaran kunjungan kerja selama 2011 mencapai lebih dari Rp 100 miliar. (NTA)