Irjen Putut Eko Kapolda Metro
Menurut rencana, serah terima jabatan Kapolda Metro akan berlangsung tanggal 30 Oktober 2012. Putut yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat itu akan bekerja sebagai Kapolda Metro mulai 1 November 2012.
Pergantian Kapolda Metro didasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 640/IX/2012, yang diterbitkan Jumat, 26 Oktober 2012.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Jumat sore, mengatakan, acara serah terima jabatan Kepala Polda Metro Jaya direncanakan di Mabes Polri pada Selasa, 30 Oktober.
”Acara pisah sambut belum dipastikan apakah Selasa sore atau malam itu juga, atau besok harinya. Hari Minggu ini akan kami rapatkan,” tuturnya.
Menurut Rikwanto, Untung ditugaskan ke Mabes Polri di bagian pelayanan markas sebagai langkah persiapan pensiun atau memasuki purnabakti sebagai anggota Polri.
Pengganti Untung, yaitu Putut Eko, adalah angkatan 1984 Akademi Kepolisian. Sebelum menjadi Kapolda Jabar, Putut adalah Kapolda Banten, Wakil Kapolda Metro Jaya, dan Sekretaris Pribadi Presiden RI.
Pengganti Putut Eko adalah Brigadir Jenderal (Pol) Jodie Rooseto (53) yang saat ini adalah Kapolda Lampung. Pengganti Jodie adalah Brigadir Jenderal (Pol) Drs Heru Winarno (50) yang saat ini perwira tinggi Polri yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia yang juga anggota Komisi Kepolisian Nasional, Prof Adrianus Meliala, mengimbau kapolda baru agar menyesuaikan irama kerjanya dengan sepak terjang Gubernur DKI Joko Widodo. ”Gerakan ataupun kebijakan Jokowi tak terduga dan bisa merepotkan polisi kalau kapolda tak bisa menyesuaikan irama kerjanya,” tutur Meliala.
Ia berpendapat, pernyataan-pernyataan Joko Widodo yang cenderung memihak kaum akar rumput pun bisa saja diartikan pedagang kaki lima dan asongan sebagai peluang membuka usaha di sembarang tempat. ”Itu bisa berarti membuka peluang kekacauan sosial serta kemacetan lalu lintas yang bertambah akut,” ujar Meliala.
Oleh karena itu, ia mengimbau kapolda baru segera membuka komunikasi dengan Joko Widodo.
”Saling mengingatkan satu sama lain bahwa setiap perubahan bisa juga mengandung unsur perubahan tingkat kejahatan. Selanjutnya memikirkan tentang antisipasinya,” ucap Meliala.
Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, juga mengharapkan Putut dapat mencari berbagai terobosan seperti yang dicontohkan Jokowi. Putut juga harus rajin turun ke lapangan mengutamakan pelayanan publik. ”Kalau Jokowi rajin mengunjungi kantor-kantor kecamatan, kelurahan, atau puskesmas dan Rusunawa, maka kapolda harus rajin mendatangi polres, polsek, bahkan ke pospol,” papar Bambang.
Berdasarkan pengamatan Bambang, riwayat kerja Putut sejauh ini datar-datar saja. ”Rata seperti air. Tidak ada yang menonjol saat menangani peristiwa keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal, kondisi kamtibmas di Jakarta itu kompleks. Secara internal, Polda Metro Jaya juga belum bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ini tantangan besar Putut,” papar Bambang.
Menurut dia, Putut harus menemukan akar persoalan gangguan kamtibmas Jakarta. Setelah itu, Putut harus menentukan prioritas pada jajarannya.
”Kalau tidak demikian, ya, akan seperti sekarang saja. Begini-begini terus. Cari aman sendiri-sendiri. Masing-masing bersikap cari aman. Kepentingan publik dilupakan,” kata Bambang.
Bambang berpendapat, gangguan kamtibmas terbesar adalah premanisme. ”Dari golongan pak ogah sampai yang berdasi atau bersafari yang melawan terang-terangan kebijakan gubernur bahkan menteri. Sanggup enggak Putut menertibkan mereka?” kata Bambang.
Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, optimistis bahwa Putut bisa mengimbangi sepak terjang dan kebijakan Joko Widodo.
(RTS/WIN/FER)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
