Program Jokowi Rawan Tersandera Anggaran

Jakarta, Kompas - Program-program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikhawatirkan bakal tersandera jika tidak dilakukan efisiensi dan realokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2013. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch, banyak mata anggaran yang terlalu mahal, tidak perlu, boros, dan perlu evaluasi ulang.

Dalam jumpa pers, Minggu (28/10), di Jakarta, Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, tanpa penghitungan yang matang dan pengawasan yang ketat, pemerintahan Jokowi tidak bisa merealisasikan janji kampanye. ”Mata anggaran yang jumlahnya mencapai puluhan ribu sangat rawan penyelewengan melalui penggelembungan dan tumpang tindih kegiatan sehingga perlu disederhanakan,” ujar Danang.

ICW memperoleh salinan RAPBD 2013 sebesar Rp 44 triliun yang telah disusun pemerintahan sebelumnya. Ada sekitar 5.700 mata anggaran yang disusun dalam RAPBD tersebut.

Dari salinan itu, ICW menemukan banyak mata anggaran rawan penyelewengan, di antaranya jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 5,42 miliar, pengadaan pakaian dinas lapangan Satpol PP Rp 18 miliar; pengadaan alat musik Dinas Pemadam Kebakaran Rp 1,1 miliar; partisipasi Turnamen Golf Internasional 2013 Rp 8 miliar.

Efisiensi paling perlu dilakukan untuk anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). Di setiap dinas terdapat anggaran penyediaan TALI yang nilai totalnya lebih dari Rp 200 miliar.

Biaya untuk gedung pemda, baik pembangunan, perbaikan, penambahan, maupun rehabilitasi, dengan total biaya Rp 693,7 miliar bisa ditunda.

Layani birokrasi

Menurut penghitungan ICW, pemotongan mata anggaran yang tidak perlu dan efisiensi anggaran akan menghemat sekitar 30 persen atau sekitar Rp 30 triliun dari RAPBD. Dana itu bisa direalokasikan untuk pembangunan rumah susun, penambahan armada bus transjakarta, pembuatan kartu sehat dan kartu pintar, serta pengendalian banjir sesuai dengan janji kampanye.

Koordinator Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengatakan, belum jelas apa yang ingin dicapai Pemprov DKI Jakarta dengan RAPBD 2013. Penyusunannya pun terkesan tertutup, sangat sulit diakses masyarakat. ”RAPBD 2013 ini masih melayani birokrasi, bukan masyarakat,” katanya.

Jokowi harus membuat prioritas supaya anggaran bisa digunakan tepat sasaran. Satuan harga dan perkiraan biaya juga harus dicermati agar pengadaan barang dan jasa tidak dibayar mahal tanpa hasil optimal.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, RAPBD 2013 belum sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Prediksi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2012 yang mencapai Rp 4,5 triliun mengindikasikan penyusunan RAPBD tanpa perencanaan matang sehingga banyak yang tidak terserap.

”Kelemahannya adalah mata anggaran yang tidak terukur, tidak ada prioritas. Akibatnya, antara input dan output sering tidak sama,” ujar Yayat.

Baik ICW, Prakarsa, maupun Yayat mengingatkan agar gubernur dan wakil gubernur melakukan perubahan yang mendasar terhadap RAPBD 2013 sebelum disahkan. Gubernur dan wakil gubernur juga diminta tajam dalam menentukan prioritas anggaran. ”Jangan sampai program tersandera karena dana tidak ada,” ujar Yayat. (FRO)