3 Faktor yang Bikin UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan

"Sedang proses harmonisasi yang dimediasi Kemenkumham. Ada beberapa yang belum selesai dengan Kemendagri, mengenai definisi data pribadi dan keinginan mereka untuk dikecualikan dari UU ini karena sudah punya UU Administrasi Kependudukan," Shinta Dewi menerangkan.

Aturan soal perlindungan data pribadi sejatinya sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016.

Hanya saja, aturan itu lebih bersifat internal, untuk memastikan operator telekomunikasi yang menyimpan data pribadi pelanggan tak memanfaatkannya dengan sewenang-wenang.

UU PDP dianggap semakin penting, mengingat tren big data telah meluas ke berbagai lini. Masyarakat sadar atau tanpa sadar telah menyerahkan informasi personal ke berbagai layanan internet.

Bukan cuma perusahaan swasta yang mengoleksi data pribadi pengguna, melainkan juga pemerintah. Salah satunya dilihat dari kewajiban registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.