Kompas.com - 13/03/2018, 16:12 WIB

Meutya menilai saat ini public awareness untuk RUU PDP sedang ramai-ramainya. Hal ini tak lepas dari aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

Ada beberapa pihak yang khawatir soal keamanan data pribadi mereka. Ada pula konspirasi-konspirasi yang disebar oknum tertentu soal kebocoran data dari registrasi kartu prabayar.

"Keramaian ini harus terus dijaga agar momentumnya pas bagi Kominfo untuk mendesak RUU PDP disahkan," kata Meutya.

Ketiga, lintas kementerian yang terlibat dalam RUU PDP belum seiya-sekata. Menurut anggota tim penyusun RUU PDP, Shinta Dewi, poin-poin pada aturan tersebut sudah lumayan matang. Sanksi atas pelanggarannya pun sudah hampir rampung.

Akan tetapi, pemerintah lintas kementerian masih harus duduk bersama untuk melakukan harmonisasi. Dalam hal ini ada tiga kementerian terlibat. Selain Kominfo, ada pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukim dan HAM (Kemenkumham).

"Sedang proses harmonisasi yang dimediasi Kemenkumham. Ada beberapa yang belum selesai dengan Kemendagri, mengenai definisi data pribadi dan keinginan mereka untuk dikecualikan dari UU ini karena sudah punya UU Administrasi Kependudukan," Shinta Dewi menerangkan.

Aturan soal perlindungan data pribadi sejatinya sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016.

Hanya saja, aturan itu lebih bersifat internal, untuk memastikan operator telekomunikasi yang menyimpan data pribadi pelanggan tak memanfaatkannya dengan sewenang-wenang.

UU PDP dianggap semakin penting, mengingat tren big data telah meluas ke berbagai lini. Masyarakat sadar atau tanpa sadar telah menyerahkan informasi personal ke berbagai layanan internet.

Bukan cuma perusahaan swasta yang mengoleksi data pribadi pengguna, melainkan juga pemerintah. Salah satunya dilihat dari kewajiban registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.