5 Kejahatan Siber yang Paling Berbahaya dan Merugikan

FBI bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan organisasi internasional, dalam upaya global untuk mengatasi cybercrime.

FBI juga memiliki fungsi dalam penegakkan hukum terkait cybercrime. Dalam hal ini bekerjasama dengan jaksa dan pengacara negara dalam penuntutan dan proses peradilan pelaku cybercrime.

Sesuai dengan karakter teknologi digital, yang tidak mengenal batas teritorial, maka kejahatan cybercrime bisa berlangsung lintas batas.

Tidak heran jika pelakunya berada di satu negara dan akibat hukumnya justru dirasakan di negara lain termasuk di Indonesia.

Oleh karena itu, di Indonesia baik Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, maupun Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menerapkan prinsip yurisdiksi ekstra teritorial, agar dapat menjangkau cross border crime.

Untuk mengatasi kejahatan berbasis teknologi digital ini, upaya mengatasinya memang memerlukan langkah extra ordinary.

Koordinasi, edukasi publik, dan membangun ekosistem sadar keamanan siber adalah sisi lain yang harus dilakukan.

Selain itu kerjasama dalam penegakan hukum baik antarinstitusi nasional maupun internasional, dan pelibatan pakar dan praktisi teknologi digital dan cyber law menjadi hal penting.

Hal yang juga penting adalah optimalisasi fungsi saluran pengaduan para korban dan tindak lanjutnya secara efektif dan segera.

Langkah seperti yang dilakukan di AS, selain bisa meminimalisasi kerugian korban, juga dapat memberikan iklim kondusif ekonomi digital nasional, semakin meningkatkan kepercayaan publik, dan sekaligus mendukung ekosistem internet sehat.