Google Masih Pikir-pikir soal Perpres Media yang Baru Disahkan Jokowi

Dalam postingan blog yang sama, Google memberikan pemahaman cara Google bekerja dengan penerbit berita Indonesia. Google menegaskan, pihaknya tidak menjalankan iklan di Google Berita (Google News) atau tab hasil penelusuran berita di Google Search.

"Supaya jelas, kami tidak menghasilkan uang dari klik pengguna pada artikel berita di hasil penelusuran dan tidak pula menjual konten publikasi berita," kata Google.

Namun, kini setelah disahkan, platform digital wajib melakukan kerja sama dengan perusahaan media dalam berbagai bentuk, salah satunya lisensi berbayar dan bagi hasil.

Opsi lain platform digital bisa bekerja sama dengan penerbit berita dengan berbagi data agregat pengguna berita atau bentuk lain yang disepakati. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2).

Negara lain lebih dulu punya aturan yang mirip dengan Publisher Rights, yakni Australia dengan News Media Bergaining Code Law dan Kanada dengan Undang-Undang Berita Online (Bill C-18).

Kedua aturan ini mewajibkan perusahaan teknologi untuk membayar komisi kepada perusahaan media, untuk setiap artikel berita yang muncul di snippet (cuplikan), Google Search, Google News, Google Discover, atau yang dibagikan di Facebook.

Ketika itu, Google Meta (induk Facebook) menjadi dua perusahaan yang paling vokal menentang undang-undang tersebut. Keduanya sempat memutuskan untuk memblokir konten berita, ketimbang harus membayar.

Namun, setelah adanya revisi dan negosiasi, Google dan Facebook akhirnya tunduk terhadap News Media Bergaining Code Law Australia dan Undang-Undang Berita Online (Bill C-18) Kanada. 

Baca juga: Indonesia Akhirnya Punya Publisher Rights Mirip UU Media Australia dan Kanada

Demi jurnalisme berkualitas

Jokowi mengatakan, peraturan ini diteken bukan untuk mengurangi kebebasan pers. Namun, semangat dan harapan adanya Perpres Nomor 32 Tahun 2024 ini, Indonesia bisa memiliki jurnalisme berkualitas.

"Memiliki jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif dan Jurnalisme yang mengedukasi kemajuan indonesia," tambah Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa tujuan Perpres Publisher Rights ini adalah untuk memastikan keberlanjutan industri media di Tanah Air.

Dengan hadirnya Perpes "Publisher Rights", diharapkan akan tercipta kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital seperti Meta (Facebook, Instagram), Google, dan lainnya.

"Kami ingin memberi kerangka hukum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," lanjut Jokowi.

Kebijakan Publisher Rights ini berlaku enam bulan setelah ditandatangani, atau pada Oktober mendatang. Aturan ini tidak berlaku untuk kreator konten.